BAB I

P E N D A H U L U A N



  1. LATAR BELAKANG


Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia. Analogi ini menyiratkan bahwa karya terstruktur yang dilakukan melalui pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan selama ini, ternyata telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki millenium ketiga dengan berbagai konsekuensinya. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Terdapat indikasi bahwa selama empat tahun belakangan ini, Indonesia ternyata berhasil menata dan meningkatkan kualitas hidup rakyat setahap lebih maju dari tatanan kehidupan yang diwarisi menjelang akhir millenium yang lalu.


Seiring dengan kemajuan di bidang kesejahteraan sosial yang dicapai dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, disadari pula bahwa keberhasilan bangsa Indonesia ternyata masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Memasuki tahun 2005, bangsa Indonesia masih tetap dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan tindak kekerasan; baik masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial. yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.


Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya,serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah,tujuan dan kegiatan-kegiatan program.


Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Di dalam konteks inilah sesungguhnya posisi pembangunan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis pembangunan nasional.


Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat,berbangsa dan bernegara, perubahan-perubahan ditataran regional dan global perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan acuan rencana tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas; sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya “rasa aman” sebagaimana dimaksud di dalam RPJMN tahun 2004 - 2009, yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial saja, melainkan juga pada keberperanan dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.


Permasalahan kesejahteraan sosial ke depan masih didominasi oleh permasalahan “konvensional” terutama kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku serta akibat bencana. Namun demikian, permasalahan “aktual” yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan. Demikian pula permasalahan kesejahteraan sosial “hulu” dan dampak pelaksanaan berbagai bidang pembangunan lain, secara intensif perlu ditangani melalui berbagai cara. Apabila hal ini luput dari perhatian, resiko-resiko yang potensial terjadi akan menjadi beban yang sangat berat baik terhadap meningkatnya beban “murni kesejahteraan sosial” maupun permasalahan yang bersifat lebih “makro” terkait dengan masalah pembangunan lainnya.


Diperlukan penyikapan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam wujud visi, misi, arah kebijakan, strategis, program dan kegiatan pokok indikator kinerja dan dukungan sumber yang lebih jelas; agar hasil nyata pembangunan kesejahteraan sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih “terhitung” kontribusinya di dalam pembangunan nasional.


Dalam kurun waktu tahun 2001-2004, seluruh aktivitas pembangunan kesejahteraan sosial telah diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan sosial tersebut, sehingga secara terstruktur telah membangun landasan yang kondusif menuju terwujudnya “kesejahteraan sosial, oleh dan untuk semua”.


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004) menegaskan bahwa “Indonesia ke depan adalah Indonesia yang berkembang berdasarkan jiwa, semangat, nilai dan konsensus dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia ke depan adalah Indonesia yang tahan goncangan perubahan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih aman dan damai, lebih adil dan demokratis, dan lebih sejahtera.”


Keberhasilan yang telah dicapai dalam lintasan perjalanan historis pembangunan kesejahteraan sosial selama periode 2001-2004, akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial ke depan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial-ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia, implikasi konflik horizontal yang belum pulih, masih rendahnya daya dorong perekonomian, tingginya kesenjangan antar daerah, keterbatasan penyediaan infrastruktur, serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya.


Antisipasi terhadap berbagai permasalahan sosial dan tantangan masa depan yang serius, telah dilakukan melalui berbagai komitmen global, regional maupun nasional, sehingga pada gilirannya akan membawa peluang yang kondusif bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia untuk menggalang kebersamaan guna menghadapinya secara manajerial dan profesional.


Peluang untuk mengelola program/kegiatan secara lebih profesional sangat didukung oleh pengalaman dan pemahaman mengelola anggaran berbasis kinerja pada tahun 2005, serta payung berupa berbagai ketentuan perundang-undangan terutama tentang pengelolaan keuangan negara, perbendaharaan negara, pemerintahan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, sistem perencanaan pembangunan nasional yang memberikan kejelasan koridor perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan nasional. Sementara itu di dalam Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang RPJMN, peluang dan tantangan terhadap kinerja profesi pekerjaan sosial juga sangat terbuka yang akan mendukung keseluruhan tampilan pembangunan kesejahteraan sosial.


Seiring dengan ditetapkannya sistem Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang baru, maka tahun 2005 sebagai tahun pertama peralihan, akan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional (REPENAS) Transisi. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan pada tahun 2005 yang akan mengalami perubahan mendasar dan membutuhkan waktu untuk penyesuaian selama masa transisi menuju Pembangunan Jangka Menengah (PJM) dan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) di bidang kesejahteraan sosial. Memperhatikan kondisi dan kecenderungan perkembangan permasalahan sosial serta tantangan dan kemampuan penanganan yang dimiliki, maka dipandang perlu disusunnya suatu Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Sosial Tahun 2004-2009 yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2004-2009. RENSTRA Departemen Sosial ini secara substansial akan dijabarkan ke dalam program-program yang aplikatif sesuai visi dan misi pembangunan kesejahteraan sosial selama lima tahun ke depan dan sekaligus menjadi acuan dan panduan bagi pelaku pembangunan kesejahteraan sosial selama periode tahun 2004-2009.



  1. LANDASAN HUKUM


Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi:


    1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28B, 33, dan 34;

    2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1954 tentang Undian.

    3. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

    4. Undang-Undang RI No. 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.

    5. Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.

    6. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

    7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

    8. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

    9. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

    10. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

    11. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

    12. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

    13. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

    14. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

    15. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

    16. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

    17. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

    18. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

    19. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

    20. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)

    21. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;

    22. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

    23. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);

    24. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

    25. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

    26. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;

    27. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

    28. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

    29. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

    30. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);

    31. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

    32. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

    33. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

    34. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

    35. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

    36. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

    37. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin.

    38. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

    39. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

    40. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

    41. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

    42. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

    43. Instruksi Presiden No. 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber Dana Yayasan.

    44. Keppres RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

    45. Keppres RI No. 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi dan Pengembangan Generasi Muda.

    46. Keppres RI No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

    47. Keppres RI No. 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

    48. Keppres RI No. 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

    49. Keppres RI No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

    50. Keppres RI No. 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.

    51. Keppres RI No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

    52. Keppres RI No. 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.

    53. Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

    54. Perpres No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).


  1. SISTEMATIKA


Berdasarkan substansi sajian tersebut di atas, maka naskah Rencana Strategis ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :


Bab I : Pendahuluan. Pada Bab ini akan disajikan pokok-pokok pikiran mengenai : (1) latar belakang pemikiran tentang pentingnya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kesejahteraan Sosial untuk periode tahun 2004-2009, (2) kondisi obyektif yang berkenaan dengan berbagai permasalahan di bidang kesejahteraan sosial, baik yang berkaitan dengan PMKS maupun PSKS, dan (3) landasan hukum yang memuat berbagai komitmen global, regional dan nasional yang relevan dengan pembangunan kesejahteraan sosial.


Bab II : Kondisi Kesejahteraan Sosial. Bab ini memuat perkembangan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi: (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional, (2) realisasi pembangunan kesejahteraan sosial selama tahun 2001-2004, (3) kondisi permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu tahun 2004-2009, (4) Potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dan (5) tantangan ke depan.


Bab III : Arah, Tujuan, Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Bab ini memuat : (1) arah pembangunan kesejahteraan sosial, (2) tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional, (3) visi dan misi, (4) kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial.


Bab IV : Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja. Bab ini berisi sajian tentang program pembangunan kesejahteraan sosial yang terdiri atas 7 program utama ditambah program lintas sektor lainnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009. Sajian pada bab ini akan mencakup keadaan, tujuan, sasaran, kegiatan pokok dan indikator kinerja. Fokus sajian pada bab ini terutama ditujukan pada penajaman prioritas permasalahan dan sasaran, serta pendayagunaan manajemen sumber dan mekanisme pengelolaannya.


Bab V : Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Bab ini berisi rincian mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.


Bab VI : Penutup. Naskah RENSTRA Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2004-2009 ini diakhiri dengan suatu uraian penutup yang memuat urgensi, manfaat dan kaidah pelaksanaan RENSTRA bidang pembangunan kesejahteraan sosial bagi para pengambil keputusan, penanggungjawab program dan pelaksana di bidang kesejahteraan sosial, serta himbauan kepada para pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.


























BAB II


KONDISI KESEJAHTERAAN SOSIAL


  1. KEADAAN DAN MASALAH


Semua sektor pembangunan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. Perubahan yang terjadi pada setiap bidang pembangunan, akan saling mempengaruhi dan berdampak terhadap perkembangan di bidang lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa fluktuasi di bidang pembangunan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis moneter, telah menimbulkan implikasi yang luas terhadap pembangunan sektor kesejahteraan sosial. Dalam kaitan inilah, pemerintah menyadari betapa perlunya pembangunan sosial, di mana fungsi pembangunan di bidang kesejahteraan sosial adalah untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.


Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup Bangsa Indonesia, di mana bila kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.


Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemui adanya ekses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Dalam menghadapi perubahan ini, hendaknya disikapi secara arif, bijaksana dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial disetiap daerah kabupaten dan kota.


Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut dalam kurun waktu tahun 2004-2009, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap: (1) situasi perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu tahun 2004-2009, (3) kemampuan dan realisasi pembangunan kesejahteraan sosial selama tahun 2001-2004, serta (4) tantangan ke depan, serta (5) tindak lanjut yang harus dilakukan pada tahun 2004-2009.


  1. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS


    1. Global


Perkembangan kehidupan bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial diantara bangsa-bangsa yang memerlukan perhatian yang makin serius. Perkembangan global lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, Lingkungan Hidup, Gender, Civil Society, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya. Isu kemiskinan lebih mengedepan bersama dengan kesempatan kerja dan integritas sosial pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia yang diselenggarakan di Denmark. Diakui bahwa kemakmuran dunia yang ditandai dengan ukuran GNP semakin meningkat, akan tetapi pengangguran juga semakin meningkat dan disintegrasi sosial semakin menjadi-jadi. Diberbagai belahan dunia muncul berbagai kelompok dan gerakan sosial yang tidak dapat dicegah oleh batas kedaulatan suatu negara dan seringkali menimbulkan pergesekan yang pada akhirnya menyudutkan posisi suatu bangsa bila dianggap tidak sejalan dengan isu yang mereka perjuangkan.


Terjadinya proses akulturasi, asimilasi dan difusi lintas budaya juga berpotensi menimbulkan konflik budaya dimana negara/bangsa mulai kehilangan makna dan identitas budaya. World Commission on Environment and Development (WCED) mengemukakan empat prinsip untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia (fulfilment of human needs); pemeliharaan lingkungan (maintenance of ecological integrity); keadilan sosial (social eguity) dan kesempatan menentukan nasib sendiri (self determination). Dua hal pokok seperti pemenuhan kebutuhan hidup dan keadilan sosial akan menuntut penanganan lebih lanjut secara konsisten dan bersungguh-sungguh oleh Departemen Sosial, karena hal itu mempresentasikan Citra Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia yang memegang komitmen, selain itu kedua hal tersebut merupakan amanah konstitusi, dan menjadi tujuan Negara dan Bangsa Indonesia.


Pada September 2000 telah dilaksanakan KTT Millenium PBB yang disepakati 189 negara anggota PBB yang mendeklarasikan tujuan pembangunan milenium (Millenium Developments Goals). Dalam tujuan pembangunan millenium, antara lain ditetapkan penurunan 50 % penduduk miskin pada akhir tahun 2015, sehingga dalam pembangunan kesejahteraan sosial harus memprioritaskan penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.


    1. Regional


Keinginan untuk menjadi negara industri baru menyebabkan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara semakin dipacu dengan memprioritaskan pembangunan industri substitusi impor yang menitikberatkan pada industri padat modal dan berpihak pada pemilik modal. Pola seperti itu di Indonesia menyebabkan hanya segelintir orang yang dapat terlibat, sementara masyarakat luas belum terlibat secara aktif. Strategi pembangunan yang benar-benar berpihak dan memberdayakan keluarga miskin menjadi luput dari perhatian, kesenjangan semakin melebar. Ketika krisis moneter melanda kawasan Asia, yang ditandai dengan meningkatnya nilai dollar terhadap mata uang domestik, beberapa negara di Asia terutama negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia mengalami krisis dengan meningkatnya harga-harga barang yang mempengaruhi kenaikan harga disegala bidang. Kondisi ini diperparah dengan tingginya tingkat ketergantungan atas barang impor sehingga kenaikan di suatu bidang berimbas pada bidang lainnya. Namun Negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia dengan cepat telah bangkit dari krisis, sementara krisis moneter di Indonesia meluas menjadi krisis multidimensi yang salah satu dampaknya adalah semakin bervariasinya permasalahan sosial, disamping semakin bertambahnya masalah sosial laten seperti kemiskinan yang belum sepenuhnya tertangani. Tentunya yang paling menderita atas timbulnya krisis moneter ini adalah kaum miskin di Negara-negara Asia Tenggara, termasuk halnya di Indonesia. Ketika krisis ekonomi diikuti dengan perubahan-perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam sehingga menjadi krisis multi dimensi. Hal ini telah menyebabkan situasi keamanan dan perekonomian menjadi tidak menentu, yang semakin menambah panjang permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya masalah kemiskinan.

Dalam menangani permasalahan dan isu sosial regional, pemerintah Indonesia telah berperan secara aktif dalam pertemuan: kerja sama regional dalam kerangka ASEAN, ASEAN plus negara maju seperti Jepang, Cina, Amerika Serikat dan sebagainya, maupun komisi regional di bawah PBB, UN-ESCAP (United Nation Economic Social Commisions of Asia and The Pacific) untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara intensif komitmen dan kerjasama internasional untuk menghadapi isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing negara.


    1. Nasional


Peralihan pemerintahan dari Kabinet Gotong Royong ke Kabinet Indonesia Bersatu, merupakan rangkaian dari keberlanjutan proses membangun Indonesia sesuai dengan konsensus kolektif bangsa Indonesia ke depan. Berbagai persoalan bangsa dewasa ini, akan diatasi secara simultan dengan melakukan “penguatan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang sejalan dengan jiwa, semangat, nilai, dan konsensus dasar pendirian Negara Kebangsaan Indonesia”. Komitmen nasional ini mengamanatkan bahwa Indonesia ke depan akan lebih mengacu pada upaya untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan lebih menekankan pada perwujudan rasa aman, adil dan sejahtera bagi seluruh warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Kabinet Indonesia Bersatu yang digariskan oleh Presiden yakni kedamaian, keadilan dan kesejahteraan adalah tujuan pembangunan Indonesia yang harus dicapai bersama.


Di samping itu, disadari pula bahwa Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran sistem pemerintahan secara mendasar, dari sistem yang bersifat sentralistik beralih kearah desentralistik dengan menekankan pada pemberian otonomi yang seluas-luasnya namun bertanggung jawab kepada daerah kabupaten dan kota sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini telah membawa perubahan secara mendasar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang ditandai oleh tumbuhnya kesadaran politik masyarakat atas hak-haknya sebagai warga negara, sistem pemerintahan yang lebih demokratis, semakin meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan terhadap hak masyarakat dan iklim perekonomian yang lebih kondusif.

Di samping perkembangan di atas, terdapat beberapa kecenderungan yang kurang kondusif seperti: pemekaran daerah, baik kabupaten/kota maupun propinsi baru, munculnya ego kewilayahan atas dasar kesukuan, kedaerahan dan lain-lain, munculnya disparitas antar wilayah, sebagai akibat dari terjadinya penguasaan kekayaan daerah secara otonom, terjadinya diskontinuitas hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Propinsi dan Pusat.


Gerakan reformasi tahun 1997 mengikuti pasca krisis telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan secara fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan tersebut antara lain : pertama, tuntutan keadilan di bidang ekonomi di daerah semakin gencar didukung oleh munculnya berbagai gerakan separatis di sebagian wilayah menjadi sebuah ancaman disintegrasi nasional; kedua, sistem multi partai dengan jumlah hingga puluhan, menyebabkan terjadinya kooptasi eskalasi politik mulai dari akar rumput hingga` pada` tingkat` elit` politik, yang akan `menjadi` potensi meluasnya kepentingan kelompok yang akhirnya akan merapuhkan kohesi sosial dan akhirnya mengancam stabilitas nasional; ketiga, semakin hilangnya identitas dan pembudayaan simbol-simbol integralistik seperti nasionalisme, patriotisme dan penghargaan serta penghormatan terhadap simbol integrasi yang terefleksi pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya telah mulai bermunculan simbol-simbol kedaerahan, kesukuan, agama, yang kesemuanya mengarah pada sikap ethnocentrisme; keempat, munculnya gejala kebebasan yang miskin kontrol, saling curiga, stigmatisasi kelompok atas kelompok lainnya, serta terjadinya kristalisasi kelompok atas dasar kepentingan. Yang lebih membahayakan bagi kepentingan integrasi nasional manakala sikap tersebut merambah pada akar rumput seperti konflik antar kampung, antar massa partai tertentu, antar golongan, konflik antar suku yang merupakan contoh betapa hilangnya simbol-simbol integralistik nasional pada tingkat akar rumput, yang pada akhirnya akan memperburuk persatuan dan kesatuan bangsa.


  1. KEMAMPUAN DAN REALISASI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 2001-2004


Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial selama periode 2001-2004, telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia khususnya PMKS, dan meningkatkan potensi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Selama empat tahun terakhir ini, telah terjadi penurunan jumlah populasi PMKS secara gradual. Hal ini dapat dilihat dari ilustrasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial selama kurun waktu tahun 2001-2004.


Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, maka selama tahun 2001-2004 terdapat 5 (lima) program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang satu sama lainnya saling menunjang dan saling melengkapi, yaitu :


    1. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;

    2. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial;

    3. Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik Dalam Penanganan Masalah-Masalah Sosial;

    4. Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-Masalah Sosial.

    5. Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.


Kelima program tersebut merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling terkait dan mengisi dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.


    1. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial (P3KS)


      1. Tujuan program, adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup, serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.


      1. Sasaran program, mencakup sasaran perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga/organisasi pelayanan sosial yang memiliki dan memanfaatkan kemampuannya dalam mengembangkan taraf kesejahteraan sosial bagi diri, keluarga, dan lingkungannya, serta bagi mereka yang masih mengalami permasalahan dalam memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Selain itu, potensi kesejahteraan sosial juga mencakup nilai-nilai konstruktif, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.


      1. Arah kebijakan, kebijakan program pengembangan potensi kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) Meningkatnya pendayagunaan potensi, kemampuan dan kompetensi, serta sumber-sumber sosial masyarakat seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Karang Taruna, kelompok-kelompok sosial tingkat lokal termasuk wahana kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat, lembaga perlindungan sosial masyarakat lainnya, dana sumbangan sosial dan dunia usaha dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan sosial. (b) Meningkatnya kemampuan dan kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha untuk mengatasi penyandang masalah sosial. (c) Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial. (d) Meningkatnya iklim yang mendukung upaya integrasi sosial. (e) Meningkatnya kepedulian dan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah sosial.


      1. Hasil yang telah dicapai selama 2001-2004, memperlihatkan kondisi yang sangat kondusif. Hal ini ditandai dari pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial selama kurun waktu 2001-2004 telah menghasilkan jangkauan pelayanan sebagai berikut :

        1. Sosialisasi tentang hak-hak anak perempuan dan lanjut usia di 30 provinsi;

        2. Pemberdayaan terhadap 246.587 anak terlantar dan 149.409 anak jalanan;

        3. Santunan bagi lanjut usia sebanyak 48.953 orang;

        4. Pemberdayaan peran keluarga sebanyak 105.978 keluarga;

        5. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat sebanyak 63.143 orang dan 8.998 anak cacat, serta penyempurnaan sarana dan prasarana pusat rehabilitasi dan panti cacat;

        6. Rehabilitasi sosial bagi anak nakal 6.360 anak dan korban penyalahgunaan narkotika sebanyak 9.444 orang;

        7. Rehabilitasi tuna sosial meliputi wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, dan bekas narapidana 10.612 orang serta penyempurnaan sarana dan prasarana panti tuna sosial;

        8. Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi, komunitas adat terpencil bagi 20.261 KK, dan keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUBE) bagi 434.400 KK, serta perbaikan rumah dan lingkungan kumuh di daerah perkotaan bagi 9.346 KK;

        9. Peningkatan dan jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), pemberdayaan relawan sosial sebanyak 17.896 orang, organisasi sosial kemasyarakatan 4.077 orsos, LSM, Karang Taruna untuk 5.786 KT di 30 provinsi, lembaga-lembaga perlindungan sosial, lembaga–lembaga sosial kemasyarakatan dan kelompok-kelompok tingkat lokal serta peningkatan koordinasi antar organisasi sosial yang dilakukan di tingkat pusat oleh Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), di tingkat propinsi oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) dan di tingkat kabupaten/kota oleh Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS);

        10. Penyuluhan sosial bagi masyarakat dan dunia usaha bagi 5.838 desa/kelurahan dan advokasi kepada dunia usaha dalam bentuk penguatan pada terciptanya corporate social responsibility melalui social invesment;

        11. Penghargaan bagi pihak-pihak yang berperan aktif menyelenggarakan pelayanan sosial;

        12. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan melalui ziarah wisata, ceramah dan sarasehan, pemugaran 86 Taman Makam Pahlawan, 11 Makam Pahlawan Nasional, serta bantuan bahan bangunan rumah untuk keluarga perintis kemerdekaan 198 KK;

        13. Pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat di 167 kegiatan;

        14. Pengkajian pengembangan dan uji coba program jaminan, perlindungan dan asurasi kesejahteraan sosial 242 kegiatan;

        15. Rintisan penyelenggaraan forum kerjasama lintas sektor dunia usaha 129 kegiatan, dan pendayagunaan sumber dana dalam rangka pengumpulan sumbangan sosial 462 kegiatan;

        16. Visualisasi data bencana di Indonesia, pengadaan peralatan penanggulangan bencana alam bagi propinsi baru dan pemberian bantuan bahan bangunan rumah untuk rehabilitasi rumah penduduk 17.948 KK serta pelatihan kesiapsiagaan bagi tenaga penanggulangan bencana baik di pusat dan daerah ;

        17. Bantuan sosial korban bencana sosial berupa bantuan tanggap darurat bagi 2.196.794 jiwa dan bantuan pemulangan/terminasi 88.426 KK/371.535 jiwa;

        18. Penyempurnaan sarana pelayanan edukatif bagi 166 Tempat Penitipan Anak (TPA) dalam rangka memberikan pelayanan sosial bagi balita terlantar dan balita yang ibunya bekerja;

        19. Pengkajian dan pengembangan program bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran kepada instansi pemerintah pusat dan daerah serta pemberian bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran sebanyak 4.439 orang;

        20. Tambahan biaya makan bagi anak dan lanjut usia terlantar serta penyandang cacat sebanyak 532.299 orang di 12.321 panti sosial milik masyarakat dan pemerintah di 30 Provinsi, dan 1.710 bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);


Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas juga dilaksanakan kegiatan inovasi dengan melibatkan berbagai pihak yang peduli terhadap penanganan permasalahan kesejahteraan sosial seperti pemberdayaan Fakir Miskin melalui pola terpadu pengembangan KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), penanganan anak jalanan secara terpadu, KAT Center, keterpaduan dengan dunia usaha dalam pemberdayaan KAT, Jembatan Persahabatan, Seat Belt Dunia Usaha, Terapeutic Community dalam penanganan korban NAPZA, Diklat melalui pendekatan Team Building, dan lain-lain.





    1. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial


      1. Tujuan program untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standardisasi dan legislasi pelayanan sosial.


      1. Sasaran program, yang menjadi sasaran program ini adalah pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta kebijakan dalam penetapan standarisasi pelayanan sosial.


      1. Arah kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator program sebagai berikut:

        1. Tersusunnya standar pelayanan minimal pembangunan kesejahteraan sosial;

        2. Terumuskannya standarisasi dan legislasi pelayanan sosial;

        3. Meningkatnya kemampuan tenaga pekerja sosial;

        4. Meningkatnya kemampuan lembaga sosial masayarakat dalam pelayanan sosial;

        5. Terindentifikasinya berbagai indikator strategis masalah sosial.


      1. Hasil yang dicapai selama 2001-2004

        1. Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial sebanyak 28 judul;

        2. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat 420 orang TKSM dan 4.810 orang pegawai;

        3. Penyusunan instrumen standarisasi pelayanan sosial;

        4. Peningkatan kualitas tenaga dan lembaga pelayanan sosial melalui jenjang pendidikan kedinasan S2 dan S3 sebanyak 322 orang untuk bidang ilmu sosial, sosiologi pembangunan dan psikologi dan lainnya;

        5. Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial

        6. Pengembangan sistem legislasi kesejahteraan sosial sebanyak 23 naskah

        7. Penyusunan perencanaan program pembangunan sosial berbasiskan kabupaten/kota termasuk pelatihan bagi petugas perencanaan di pusat maupun daerah;

        8. Sosialisasi mengenai standardisasi pelayanan sosial minimum bagi masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif di tingkat propinsi dan kabupaten/kota;

        9. Penyiapan data dan informasi yang tepat, cepat dan akurat yang dihimpun dalam sistem informasi kesejahteraan sosial;

        10. Pengembangan kurikulum dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta standardisasi penyelenggaraan diklat, dan peningkatan prasarana fisik.

        11. Konsistensi Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

          1. Penyusunan standardisasi audit sebanyak 8 jenis audit

          2. Peningkatan kualitas auditor melalui jenjang pendidikan jabatan fungsional auditor di BPKP sebanyak 38 orang meliputi jenjang pembentukan auditor tingkat ahli 10 orang, auditor tingkat ketua tim 16 orang dan auditor tingkat pengendali teknis sebanyak 12 orang.

          3. Sosialisasi program pengawasan fungsional dibidang pembangunan kesejahteraan sosial di 15 propinsi.


    1. Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik Dalam Penanganan Masalah-Masalah Sosial


      1. Tujuan program, untuk mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja.


      1. Sasaran program adalah terumuskannya dan terlaksananya kebijakan penguatan ketahanan sosial masyarakat guna penanganan masalah-masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui wadah jaringan kerja.


      1. Arah kebijakan dari program ini adalah terwujudnya pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat, penanganan masalah-masalah sosial, sehingga semakin meningkat peran masyarakat di dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.



      1. Hasil yang dicapai selama 2001-2004

        1. Mengadakan identifikasi, inventarisasi, dan analisis data dan informasi penguatan ketahanan sosial masyarakat ;

        2. Perumusan besaran masalah-masalah sosial serta model penanganan masalah sosial guna penguatan ketahanan sosial masyarakat

        3. Pengkajian dan perumusan kebijakan publik antara lain tentang: kearifan-kearifan lokal, pelestarian nilai-nilai sosial, jaminan sosial masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai masalah potensi ketahanan sosial masyarakat.

        4. Studi kebijakan penanganan masalah-masalah sosial;

        5. Sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan dalam rangka penguatan ketahanan sosial masyarakat;

        6. Merumuskan besaran masalah-masalah sosial yang dihadapi;


    1. Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-Masalah Sosial


      1. Tujuan program, untuk mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah sosial, membangun sistem informasi yang diperlukan sebagai alat peringatan dini dan meningkatkan fungsi dan koordinasi jaringan informasi kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial.


      1. Sasaran program adalah masyarakat dan para pengguna data dan informasi yang berkenaan dengan :

        1. Perkembangan masalah yang menyangkut aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya;

        2. Modal sosial yang dimiliki masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya ekonomi;

        3. Perkembangan masalah-masalah sosial itu sendiri. Data dan informasi tersebut dapat didayagunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah-masalah sosial.


      1. Arah kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi kesejahteraan sosial, serta adanya jaringan penyebarluasan data dan informasi kesejahteraan sosial berbasis komputer, arah kebijakan ini ditempuh dengan maksud untuk :

        1. Terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah-masalah sosial;

        2. Tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial;

        3. Tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah sosial;


Untuk mewujudkan indikator kinerja program ini ditempuh melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial. Hal ini ditempuh dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan Badan Pusat Statistik.


      1. Hasil yang telah dicapai selama 2001-2004

        1. Perumusan dan sosialisasi sistem informasi masalah-masalah sosial;

        2. Peningkatan kapasitas dan kemampuan pengelolaan serta perencana program;

        3. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dasar masalah-masalah sosial;

        4. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dasar masalah-masalah sosial;


    1. Program Peningkatan Peran Masyarakat Dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender


      1. Tujuan program untuk meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan masyarakat.


      1. Sasaran program, terutama organisasi perempuan; memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan; meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan.


      1. Arah kebijakan, kegiatan dalam program ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian, perencanaan program dalam mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial yang berwawasan gender. Indikator program yang ingin dicapai adalah :

        1. Meningkatnya peranan perempuan dalam mengakses, mengontrol dan berpartisipasi dalam program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

        2. Meningkatnya kemampuan penyusunan dan pelaksanaan program yang bersifat responsif gender.

        3. Semakin majunya organisasi perempuan bidang kesejahteraan sosial.


    1. Hasil yang telah dicapai selama 2001-2004


      1. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender.

      2. Pembentukan kelompok wanita warga binaan sosial dalam rangka peningkatan keterampilan dan pengembangan kapasitas pengelolaan usaha ekonomi produktif.

      3. Bantuan teknis dalam upaya pengembangan sosial program pemberdayaan perempuan di daerah.

      4. Terbentuknya jejaring kerja dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesejahteraan sosial.

      5. Mengintegrasikan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai kebijakan pembangunan lainnya secara terpadu di tingkat pusat dan daerah.

      6. Pengkajian dan penyempurnaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih deskriptif terhadap perempuan dan tidak berkeadilan gender.

      7. Pengkajian kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam rangka mencari alternatif kebijakan yang lebih efektif.

      8. Penelitian dan pengembangan masalah gender sesuai dengan kondisi sosial budaya, agama dan perkembangan masyarakat.




  1. PERMASALAHAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL


Seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan, Bangsa Indonesia saat ini masih terus dihadapkan pada aneka permasalahan yang menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya. Masalah sosial tersebut meliputi:




    1. Kemiskinan




Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial.


Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial,kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar.


Jumlah penduduk fakir miskin di Indonesia pada tahun 2004 sebanyak 14,8 juta jiwa. Pada tahun 2003 jumlah penduduk fakir miskin mencapai sebanyak 15,8 juta jiwa. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk fakir miskin. Penurunan jumlah penduduk fakir miskin selama periode 2003 – 2004 terjadi sejalan dengan makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dari 37,4 juta jiwa pada tahun 2003 berkurang menjadi 36,1 juta jiwa pada tahun 2004. Dibandingkan dengan tahun 2003, maka terjadi penurunan jumlah penduduk fakir miskin sebesar 1 juta jiwa atau sebesar 6,4 persen. Selain faktor keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai program pengentasan kemiskinan oleh berbagai instansi, juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang mulai membaik dan situasi politik yang kondusif dan nilai rupiah yang stabil. Kontribusi Depsos untuk program pemberdayaan fakir miskin antara lain melakukan terobosan yang melibatkan instansi terkait, dunia usaha dan LSM.


Walaupun terjadi penurunan jumlah, namun dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang masih sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kategori kemiskinan kronis (chronic poverty) yang terjadi terus menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai Fakir Miskin termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan.


Selain itu terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.


Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat disebabkan faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidak mampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidak mampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistim ekonomi kerakyatan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis. Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, karena beresiko menjadi kemiskinan budaya (culture poverty), tidak ada kemauan/ pasrah/ patah semangat (fatalistik) dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan a-sosial, berperilaku desktruktif atau melakukan tindak kriminal.



    1. Kecacatan


Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang.

Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasan aktifitas fisik,

kepercayaan dan harga diri yang

bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.


Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin diperberat bila disertai dengan masalah kemiskinan, keterlantaran, dan keterasingan.


SUSENAS tahun 2004 mencatat, bahwa penyandang cacat berjumlah sekitar 1,85 juta orang (tidak termasuk mereka yang sedang/telah menerima pelayanan), diantara kriterianya adalah ketidakmampuan melakukan fungsi sosial atau tidak produktif.



    1. Keterlantaran



Keterlantaran disini dimaksudkan pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. . Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban

sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah, remaja dan pemuda.


Pada tahun 2004, diperoleh data bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia sekitar 3,3 juta anak. Selain itu tercatat 10,3 juta anak rawan terlantar atau 17,6% dari jumlah seluruh anak (58,7 juta) di Indonesia. Fenomena lain dari anak terlantar adalah munculnya anak jalanan yang saat ini diperkirakan jumlahnya lebih dari 98 ribu anak, dan selain itu kini kita menghadapi kenyataan meningkatnya populasi anak yang menghadapi perlakuan salah yaitu anak-anak yang terpaksa bekerja ditempat-tempat yang memiliki resiko tinggi.


Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi Departemen Sosial adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara pisik, mental maupun sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas SDM Indonesia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan global. Berbagai kebijakan dan program perlu ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa depan bangsa.


Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan dengan masalah keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah, padahal, keberhasilan pembangunan tercermin antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah lanjut usia didalam struktur kependudukan. Jumlah manusia lanjut usia pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 15,3 juta jiwa atau 7,6% dari jumlah penduduk dan pada tahun 2005 manusia lanjut usia diperkirakan akan meningkat menjadi 19 juta orang atau 8,5% dari jumlah penduduk. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram yang tentu saja melalui usaha pelembagaan para lanjut usia.



    1. Ketunaan Sosial








Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang.

Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat

dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang bertaqwa, profesional dan handal. Tingginya kebutuhan akan SDM yang profesional sangat diperlukan dimasa-masa kritis sekarang ini. Negara maju lainnya telah membuktikan bahwa kecanggihan pembangunan sektor industri dan ekonomi masih terus membutuhkan pembangunan sektor sosial, khususnya pembangunan manusia sebagai pelaku dan penggerak pembangunan. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) serta penderita HIV/AIDS.


Meningkatnya masalah ini dapat dilihat dari jumlah korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia), dari 15.720 orang (1998) kini menjadi 74.348 orang (2004). Jumlah gelandangan dan pengemis juga meningkat dari 40.087 orang (1998) menjadi 87.356 orang (2004). Belum lagi meningkatnya jumlah kerusuhan dan bencana di berbagai penjuru negara yang akhirnya bermuara dengan meningkatnya jumlah mereka-mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan.


Khusus untuk penderita HIV/AIDS, tahun 2004 tercatat sebanyak 5.560 kasus HIV dan 405 kasus AIDS dengan jumlah kematian + 220 orang. Bila dilihat berdasarkan daerahnya, maka propinsi, DKI Jakarta dan Irian Jaya menempati urutan pertama dan kedua, (Pusdatin Kesos tahun 2004). Diperkirakan angka sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya kasus yang tidak dilaporkan.


Potret permasalahan lainnya adalah semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Perilaku ini terjadi disegala tingkat usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi. Kecenderungan ini meningkat akibat terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka dapatkan.


Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu dimana mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak. Mereka hidup menggelandang/ mengemis, menjual diri, bahkan terjerumus menggunakan napza karena ketidakmampuannya dan tidak “utuhnya” pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak semata-mata fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/sosial.


Pemerintah perlu memperhatikan lebih sungguh-sungguh agar tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, tetapi lebih memandang manusia sebagai subyek/pelaku yang akan menggerakkan laju pertumbuhan kearah masyarakat yang berkesejahteraan sosial.



    1. Keterpencilan / Ketertinggalan


Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 267.795KK Komunitas Adat Terpencil tersebar di 2811 lokasi, 2328 desa, 807 kecamatan, 211 kabupaten di 27 propinsi (Pusdatin Kesos, 2004).

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Dengan demikian, mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Keadaan ini dapat menghambat proses pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Masalah keterpencilan dan ketertinggalan yang selama ini hanya dikaitkan dengan soal kemiskinan; dalam arus perubahan yang cepat, telah menjadi masalah kompleks. Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait HAM, Lingkungan, Integrasi Sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.








    1. Akibat Bencana Alam


Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, kondisi geografisnya berbentuk kepulauan yang tersebar luas dan dipersatukan oleh laut-laut diantara pulau-pulau; namun terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadikan kendala dalam upaya penanggulangan bencana. Secara akumulatif bencana yang timbul menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,5 triliyun setiap tahunnya serta

mengakibatkan korban bencana sebanyak 1.139.363 jiwa pada tahun 2004 dan dalam banyak hal telah memusnahkan berbagai hasil pembangunan.


Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang mempunyai wilayah luas dan berkedudukan di katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Letak geografis, keadaan geologis, iklim dan fisiografi suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan terhadap bencana alam dimana terdapat 500 gunung api (129 aktif), terdiri dari kepulauan (2/3 air), 500 sungai besar dan kecil (30 %) melintasi pemukiman padat penduduk. Disamping itu, sebaran penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang berpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Semakin terbatasnya lahan pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan; yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam







    1. Akibat Bencana Sosial


Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man made disasters) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat.

Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi,

maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh.

Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya.


Berbagai konflik dan kerusuhan sosial beberapa tahun terakhir cenderung terus meningkat di tanah air. Hal ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial.


Sejumlah besar gelombang pengungsian sebagaimana terjadi di Kalimantan, Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku dan Sulawesi serta daerah-daerah di wilayah RI sampai dengan tahun 2004 mencapai 654.952 jiwa pengungsi merupakan akibat langsung dari konflik sosial yang terjadi. Disamping konflik sosial horizontal antar penduduk yang bernuansa SARA, dibeberapa daerah juga terjadi konflik sosial yang bersifat vertikal. Tindak separatisme, dan ketidakpuasan pada kebijakan pemerintah menjadi faktor pemicu terjadinya berbagai konflik sosial tersebut selain berbagai konflik dan kerusuhan sosial, yang termasuk ruang lingkup bencana sosial adalah kebakaran rumah penduduk, pelintas batas, orang terlantar, orang terdampar akibat kecelakaan perahu baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan repatriasi.


  1. TANTANGAN KE DEPAN


Pada kurun waktu 2004-2009, pemerintah dan masyarakat Indonesia akan dihadapkan pada sejumlah tantangan sebagai berikut:


    1. Integrasi pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan lainnya. Adanya pandangan yang melihat bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan sektor yang terpisah dengan pembangunan lainnya khususnya pembangunan ekonomi dan politik. Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan dan pengalaman yang terjadi selama ini, di mana pembangunan ekonomi kurang mempertimbangkan aspek pembangunan kesejahteraan sosial, bahkan akibat pembangunan ekonomi dan politik sering menjadi sumber permasalahan sosial. Karena itu, pengintegrasian sektor-sektor ini menjadi agenda yang penting dan prioritas di masa-masa mendatang.


    1. Pelayanan yang menekankan pendekatan HAM. Pelayanan sosial yang diberikan selama ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) dan berorientasi pada masalah (problem) melalui pendekatan selektivitas. Di masa mendatang, pelayanan sosial perlu diarahkan pada pelayanan yang bersifat universal bagi setiap orang.


    1. Pelayanan pengembangan (developmental services). Fungsi ini bertujuan untuk menggali dan menumbuhkan berbagai sumber-sumber dan potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat baik yang bersifat individu, kelompok, maupun yang bersifat sosial termasuk pengembangan keserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, standarisasi, akreditasi, dan lain-lain. Fungsi ini di samping berperan sebagai fungsi pengembangan juga berperan sebagai fungsi pencegahan.


    1. Penanganan masalah-masalah yang berskala makro. Pelayanan kesejahteraan sosial perlu diarahkan pada pelayanan-pelayanan yang berskala luas (makro), mendasar dan mempunyai cakupan nasional atau berdampak positif terhadap penanganan permasalahan sosial lainnya, secara lintas sektor.


    1. Pendekatan desentralistik (bottom-up). Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, untuk masa yang akan datang, Departremen Sosial harus menerapkan pendekatan desentralistik (bottom up) yang bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan, aspirasi-aspirasi, sumber-sumber dan potensi serta kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat, dan perlu membangun suatu jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat merumuskan suatu pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan, sumber dan potensi masyarakat lokal.


    1. Pendekatan masyarakat sejahtera. Di masa mendatang, Departermen Sosial hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang serta berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.


    1. Pendekatan modal sosial (sosial capital). Di masa-masa mendatang pelayanan sosial harus berupaya menggali modal sosial (social capital) yang ada dalam masyarakat. Banyak permasalah-permasalahan sosial yang belum terjangkau pelayanan karena kemampuan modal ekonomi pemerintah yang sangat terbatas. Di sisi lain, permasalahan sosial cenderung semakin bertambah dan berkembang serta semakin kompleks. Untuk itu, pengembangan pelayanan sosial yang mengandalkan modal sosial melalui kemampuan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan permasalahan sosial tersebut.


    1. Peranan sebagai role maker. Di masa mendatang Departemen Sosial perlu melakukan ’role making’, yaitu mengembangkan peran baru yang dapat mengatasi dan menjawab berbagai masalah yang sifatnya lebih mendasar, dan meningkatkan peranan ’agent of change’ dalam pembangunan tersebut.


    1. Penanganan masalah yang bersifat sosietal. Penanganan masalah yang bersifat sosietal seperti masalah disintegrasi bangsa, pembangunan nilai-nilai sosial budaya, dan lain-lain perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Pergeseran pelayanan ke arah sosietal ini menjadi semakin penting seiring dengan diterapkannya desentralisasi dan berkembagnya isu-isu globalisasi di masa yang akan datang.


    1. Profesi Pekerjaan Sosial. Penanganan permasalahan sosial membutuhkan profesionalisme khususnya disiplin pekerjaan sosial yang didasarkan pada kerangka nilai, teoritik dan keterampilan, sehingga program-program pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan bias. Profesi pekerjaan sosial harus proaktif untuk terlibat dalam merumuskan dan mengembangkan berbagai konsepsi, model dan pendekatan-pendekatan penanganan permasalahan sosial demi terwujudnya pelayanan sosial yang profesional.

    2. Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial. Untuk dapat mengimbangi permasalahan sosial yang semakin kompleks, maka pengembangan kualitas SDM kesejahteraan sosial yang profesional perlu semakin ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui pendidikan nonformal, yaitu pelatihan struktural, teknis dan fungsional. Pengembangan SDM ini perlu dirumuskan secara konseptual sehingga terlihat sinkronisasi antara kebutuhan real dengan konsepsi penyediaan SDM.

    3. Tantangan yang bersifat teknis operasional

      1. Makin beragamnya permasalahan yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

      2. Kecenderungan kerawanan sosial yang timbul dari kurangnya sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat.

      3. Akurasi data populasi sasaran, target dan hasil program masih mengalami kendala.

      4. Pelaksanaan kebijakan sesuai Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 masih terbatas.

      5. Peningkatan motivasi, pemahaman, kemampuan SDM kesejahteraan sosial belum secepat tuntutan terhadap peningkatan kinerja.

      6. Dengan berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, maka konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi makin diperlukan.




BAB III


ARAH, TUJUAN, VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


Konsisten dengan visi, misi, strategi dan agenda pokok pembangunan nasional jangka menengah, di bidang kesejahteraan sosial dirumuskan arah, tujuan, visi, misi, kebijakan dan strategi, sebagai berikut:


  1. ARAH

    1. Peningkatan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas umum serta sumber daya sosial-ekonomi, seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.


    1. Peningkatan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, meliputi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) dan relawan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM, karang taruna dan organisasi kepemudaan, kalangan dunia usaha dan kelompok usaha produktif, lembaga perlindungan sosial dan lembaga sumbangan sosial masyarakat.


    1. Peningkatan aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan sumber daya iptek, sebagai hasil kinerja penerapan profesi pekerjaan sosial dan pengamalan kepedulian sosial yang didasari oleh nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam bentuk ketahanan sosial guna mencegah dan menangani masalah serta memperbaiki kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah.


    1. Peningkatan dukungan terhadap terwujudnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


    1. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan sosial, dampak negatif globalisasi dan industrialisasi, serta beragam krisis yang mungkin terjadi.



  1. TUJUAN

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat, dunia usaha, dengan indikator: (1) terciptanya aksesibilitas terhadap pelayanan sosial, (2) meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, (3) meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.


  1. VISI

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada kurun waktu 2004-2009 dilaksanakan berdasarkan visi: “Kesejahteraan Sosial, Oleh dan Untuk Semua”. Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat adalah upaya dan gerakan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan sekaligus mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.


  1. MISI

    1. Meningkatkan kualitas hidup berdasarkan harkat dan martabat manusia;

    2. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial;

    3. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial;

    4. Mengembangkan sistem jaminan kesejahteraan sosial;

    5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat.


  1. KEBIJAKAN


    1. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan sosial yang sebaik-baiknya.

    2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerjaan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

    3. Memantapkan manajemen pelayanan sosial yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi atau keterpaduan, sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabel.

    4. Menciptakan iklim yang dapat mendorong, meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.

    5. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan dengan mempertimbangankan keunikan nilai sosial budaya daerah yang beragam serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.


    1. Sementara itu dengan dilandasi kenyataan masih terbatasnya komitmen serta pemahaman tentang visi dan misi pembangunan kesejahteraan sosial pada berbagai jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara profesional dipandang perlu dilakukan advokasi dan pendampingan sosial di dalam pengelolaan program pembangunan kesejahteraan sosial.


  1. STRATEGI


    1. Pemberdayaan sosial, yang mengandung makna pembinaan bagi aparatur pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profesionlisme dan kinerjanya, serta pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia usaha dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.

    2. Kemitraan Sosial, yang mengandung makna adanya kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.

    3. Partsipasi Sosial, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.

    4. Advokasi Sosial, yang mengandung makna adanya upaya-upaya memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali.






















BAB IV


PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA


  1. PROGRAM


    1. Sasaran Program

Sasaran program kesejahteraan sosial dikelompokkan sebagai berikut:

      1. Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) wanita rawan sosial ekonomi; dan warga masyarakat yang tinggal di daerah kumuh (slum area).

      2. Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar.

      3. Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda

      4. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (social adjusment) secara normatif, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.

      5. Keterasingan/keterpencilan dan/atau berada dalam lingkungan yang terisolasi, yakni warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.

      6. Akibat Bencana, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

      7. Korban Tindak Kekerasan meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban tindak kekerasan, dan (4) pekerja migran korban tindak kekerasan.

      8. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi: (1) PSM. (2) Karang Taruna, (3) Orsos/LSM-UKS, (4) WKSBM, (5) WPKS, (6) dunia usaha; (7) dana sosial masyarakat; dan (8) nilai dasar kesejahteraan sosial.


    1. Jenis Program


      1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial:


Tujuan: (1) meningkatkan keserasian kebijakan publik, pengkajian strategi dan pelaksanaan program-program pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan (2) memulihkan fungsi sosial bagi penyandang cacat, tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA, serta memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia dan anak terlantar untuk kelangsungan hidup dan tumbuh-kembangnya.

Sasaran: anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA dan penyandang perilaku menyimpang lainnya.


Komponen program mencakup: (1) pelayanan kesejahteraan sosial anak ; (2) pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia; (3) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat; (4) rehabilitasi sosial tuna sosial, serta (5) pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.


      1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya


Tujuan: meningkatkan keserasian kebijakan publik, pengkajian strategi dan pelaksanaan program-program pembangunan dalam memberdayakan keluarga fakir miskin, KAT, keluarga dan perempuan rawan sosial ekonomi


Sasaran: fakir miskin, KAT, keluarga dan perempuan rawan sosial-ekonomi


Komponen program: (1) pemberdayaan fakir miskin, (2) pemberdayaan komunitas adat terpencil, serta (3) pemberdayaan keluarga dan perempuan rawan sosial ekonomi,


      1. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial


Tujuan: penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta pengembangan kebijakan perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah, termasuk pengkajian strategi pendanaan perlindungan sosial, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.


Sasaran: sistem dan mekanisme kelembagaan perlindungan sosial.


Komponen program: (1) pembinaan, perancangan, penyempurnaan, harmonisasi, kerjasama dan publikasi peraturan perundang-undangan, (2) penyerasian peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial, (3) pengembangan kebijakan dan strategi; (4) penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan (rawan sosial ekonomi), (5) pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.


      1. Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial


Tujuan: meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme lembaga pelayanan kesejahteraan sosial melalui penelitian masalah sosial dan pengembangan alternatif-alternatif intervensi pekerjaan sosial, penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, penetapan standardisasi dan akreditasi lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan sistem jaringan dan informasi.


Sasaran: permasalahan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, kelembagaan bidang kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana, SDM kesejahteraan sosial, teknik dan metodologi pelayanan kesejahteraan sosial.

Komponen program: (1) pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; (2) pengembangan model yang memperkuat ketahanan sosial masyarakat, (3) pengkajian peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, (4) penyusunan, penetapan, standardisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, (5) penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, (6) pengembangan sistem informasi, data dan publikasi pelayanan kesejahteraan sosial.


      1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Tujuan: meningkatkan keserasian kebijakan publik, pengkajian strategi dan pelaksanaan program-program pembangunan dalam memberdayakan dan meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat, khususnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)/ relawan sosial; organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM; karang taruna dan organisasi kepemudaan; dunia usaha, lembaga-lembaga perlindungan sosial dan lembaga-lembaga sumbangan sosial masyarakat dan pengamalan kepedulian sosial yang didasari oleh nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta memelihara dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Program ini juga ditujukan untuk memelihara dan mengamalkan nilai-nilai kepeloporan dan kejuangan dari veteran serta kearifan, pengalaman dan keahlian penduduk lanjut usia, yang didukung oleh pengembangan budaya yang menjunjung tinggi serta menghormati lanjut usia secara melembaga dan berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat pada umumnya, serta terlindunginya hak-hak penduduk lanjut usia dan veteran dalam mengakses fasilitas pelayanan publik.


Sasaran: PSM, Karang Taruna, Orsos/LSM-UKS, WKSBM, WPKS, dunia usaha; dan nilai dasar kesejahteraan sosial.


Komponen program: (1) peningkatan kerja sama kelembagaan sosial; (2) pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial; (3) pemberdayaan karang taruna; (4) pemberdayaan orsos / LSM; (5) pemberdayaan PSM; (6) pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat; dan (7) peningkatan kerjasama lintas sektor dunia usaha;





      1. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial


Tujuan: meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pengembangan SDM, sarana, prasarana, dan sistem penyuluhan pelayanan kesejahteraan sosial.


Sasaran: petugas penyuluhan (aparatur dan masyarakat), sarana dan prasarana, serta sistem penyuluhan kesejahteraan sosial.


Komponen program: (1) pengembangan model penyuluhan, (2) pemantapan petugas penyuluhan, (3) penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan, (4) penataan sistem penyuluhan, dan (5) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyuluhan.


      1. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial


Tujuan: (1) memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana alam dan sosial; (2) memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS; (3) meningkatkan keserasian kebijakan publik, pengkajian strategi dan pelaksanaan program; (4) memulihkan fungsi sosial korban bencana, pekerja migran, dan korban tindak kekerasan, dan (5) pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial.


Sasaran: korban bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS lainnya, serta masyarakat mampu dan dunia usaha.


Komponen program: (1) bantuan sosial korban bencana alam; (2) bantuan sosial korban bencana sosial; (3) bantuan sosial korban tindak kekerasan; (4) bantuan sosial pekerja migran; dan (5) jaminan kesejahteraan sosial, (6) pengelolaan sumber dana sosial .






  1. URAIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 2004-2009


    1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


      1. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak

Masalah keterlantaran yang dialami oleh bayi dan anak-anak semakin meningkat. Keterlantaran terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua dan atau keluarga melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar. Masalah keterlantaran semakin nampak dalam situasi terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial.

Jumlah anak terlantar berdasarkan data yang ada sebanyak 3.488.309, balita terlantar sebanyak 1.178.824, anak rawan terlantar sebanyak 10.322.674, sementara anak nakal sebanyak 193.155 anak dan anak cacat sebanyak 367.520 anak.

Gejala sosial anak jalanan sebagai akibat langsung dari krisis diberbagai bidang masih menjadi fenomena sosial di kota-kota besar. Hasil Survei dan Pemetaan Sosial Anak Jalanan yang dilakukan oleh Unika Atmajaya Jakarta di 12 Kota besar di Indonesia pada tahun 1999, menyebutkan jumlahnya 39.861 anak. Dari sekitar hampir 40 ribu anak jalanan tersebut, 48 persen adalah anak-anak yang baru turun ke jalanan sejak tahun 1998 atau setelah terjadinya krisis. Berdasarkan survey terungkap bahwa alasan dari sebagian besar anak-anak bekerja di jalan setelah terjadinya krisis adalah karena membantu pekerjaan orang tua dan menambah biaya sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi keluarga merupakan pendorong utama semakin banyaknya anak-anak bekerja di jalan setelah terjadi krisis. Pada tahun 2002 jumlah anak jalanan mengalami peningkatan lebih dari 100 % dibandingkan angka tahun 1998. Menurut hasil Susenas yang diselenggarakan kerjasama BPS dan Pusdatin Kesejahteraan Sosial (2004) jumlah anak jalanan sebanyak 94.674 Anak.

Salah satu kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah kurangnya data dan informasi akurat dan terkini tentang jumlah, lokasi dan karakteristik penyandang masalah. Serta menguatnya isu-isu nasional dan internasional dapat dipahami karena berdasarkan data, sebagian anak-anak yang tergolong membutuhkan perlindungan khusus terdapat di Indonesia, seperti berikut ini:


        1. Anak jalanan, berjumlah 39.861 anak di 12 kota besar terdiri dari 32.678 anak laki-laki dan 7.183 anak perempuan di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Makassar, Ambon, Medan, Padang, Palembang, dan Bandar Lampung (Universitas Atmadjaja dan BKSN, 1999).

        2. Pekerja anak, bulan Agustus 2000 terjadi peningkatan menurut BPS naik lagi menjadi 2,3 juta. Jumlah ini belum mencakup anak-anak berumur di bawah 10 tahun. IPEC/ILO memperkirakan sekitar 8 juta pekerja anak di bawah usia 15 tahun. Sebagai perbandingan selama tahun 1995 - 1999 terdapat 11,7 juta anak yang putus sekolah.

        3. Pelacuran anak, terdapat eksploitasi secara seksual yaitu 40 – 70 ribu anak di bawah umur 18 tahun. Mereka sebagian juga diperdagangkan ke luar negeri. Pada tahun 1997/1998, terdapat 75.106 tempat pekerja seks yang terselubung ataupun yang terdaftar. Kira-kira 30 % penghuni tempat-tempat tersebut perempuan berusia 18 tahun. (Laporan Situasi Anak dan Perempuan 2000).

        4. Anak yang berkonflik dengan hukum, menurut BPS, setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Tahun 1994 terdapat 9.442 perkara, pada tahun 1995 4.724 perkara. Dari seluruh anak yang ditangkap hanya sekitar separuh yang diajukan ke pengadilan dan 83 % dari mereka kemudian dipenjarakan.

        5. Pengungsi anak, menurut Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi berjumlah 40 % dari seluruh jumlah pengungsi. Sampai 1 Maret 2001, jumlah pengungsi adalah 1.081.341 jiwa atau 240.840 KK yang tersebar di 20 provinsi.

        6. Perlakuan salah pada anak, dalam bentuk fisik, emosional, sosial dan seksual terjadi pada anak-anak di Indonesia. Belum ada data lengkap. Namun berdasarkan pemantauan terhadap 13 media cetak selama tahun 1994-1997, YKAI melaporkan 538 kasus perlakuan salah secara seksual, 80 kasus perlakuan salah secara fisik, 63 kasus penelantaran, dan 5 kasus perlakuan salah secara emosional. Pelaku child abuse adalah orang yang dikenal anak, termasuk orang tuanya sendiri.

        7. Perdagangan anak, dengan tujuan-tujuan untuk pembantu rumah tangga, pelacuran, mengemis di jalanan, mengedaran narkotika, untuk dieksploitasi di tempat-tempat kerja berbahaya seperti jermal, pertambangan, perkebunan, dsb. Telah dikenal lama. Saat ini dikenal pula adopsi palsu, perekrutan anak untuk perang (konflik), pedolifia, dsb.


Tujuan

        1. Meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak agar hak-hak anak terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat terjamin sehingga mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif serta mencegah timbulnya gizi buruk;

        2. Mencegah dan menghindarkan anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi;

        3. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani masalah sosial anak dilingkungannya.


Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah terlayaninya anak balita, anak terlantar dan remaja termasuk anak jalanan, serta teratasinya kasus-kasus anak yang terkena tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan perlakuan diskriminatif serta melanggar hukum.


Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu melalui pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat, optimalisasi sumber-sumber lokal, kemitraan dan kerjasama, peningkatan kapasitas pelayanan sosial, standardisasi pelayanan sosial dan pengembangan kelembagaan pelayanan, desentralisasi pelaksanaan program, respek terhadap prinsip umum Konvensi Hak Anak, yang meliputi hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan perhatian terhadap perspektif dan partisipasi anak.




Komponen Kegiatan

Peningkatan kesejahteraan sosial anak dan remaja dilaksanakan melalui komponen kegiatan :

        1. Pelayanan alternatif dan penguatan lingkungan keluarga, antara lain pendidikan dan pengasuhan anak, foster care, reunifikasi keluarga, adopsi, day care centre/ TPA atau Kelompok Bermain;

        2. Rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan recovery fisik dan psikologis bagi anak-anak korban perlakuan salah dan tindak kekerasan serta perlindungan khusus bagi anak-anak pengidap HIV dan penderita AIDS;

        3. Standardisasi pelayanan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, gizi, makanan, pakaian, rekreasi) melalui pusat kesejahteraan sosial anak, melalui revitalisasi Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Perlindungan Anak, Taman Penitipan Anak dan kelompok bermain atau lembaga-lembaga pelayanan yang sejenis untuk memberikan pelayanan secara terpadu dan komprehensif;

        4. Penyuluhan, aksi sosial dan pelembagaan budaya melindungi hak-hak anak;

        5. Perlindungan khusus termasuk reintegrasi sosial dan recovery fisik dan psikososial bagi anak-anak korban tindak kekerasan dan perlakuan salah serta anak yang berada dalam situasi krisis, seperti anak dalam situasi konflik/perang dan anak-anak pengungsi, serta anak-anak yang sedang berhadapan/berkonflik dengan hukum;

        6. Perlindungan sosial bagi anak yang diekploitasi, termasuk anak yang dieksploitasi secara ekonomi, eksploitasi seksual dan anak yang diperdagangkan/trafficking;

        7. Pelayanan bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil atau kelompok minoritas;

        8. Penjangkauan (outreach program), manajemen kasus, advokasi dan pengembangan sistem rujukan melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau lembaga-lembaga perlindungan yang sejenis di tingkat nasional mau-pun di daerah bekerjasama dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan/ LSM.

        9. Kerjasama internasional dalam pengembangan sistem perlindungan sosial bagi anak.

        10. Khusus bagi para remaja putus sekolah/drop out dan terlantar dilakukan juga bimbingan keterampilan kerja/usaha dan pemberian bantuan stimulans usaha ekonomis produktif secara kelompok usaha bersama (KUBE) melalui pusat kesejahteraan sosial remaja atau pelayanan terpadu pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), dan lembaga-lembaga keterampilan.


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya jumlah anak-anak yang telah mendapat pelayanan dan perlindungan sosial.

        2. Meningkatnya jumlah perorangan/LSM/Orsos termasuk dunia usaha yang terlibat dalam program pelayanan kesejahteraan sosial anak.


      1. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta semakin baiknya gizi masyarakat selama tiga dekade terakhir berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia serta membawa konsekuensi meningkatnya jumlah lanjut usia dari tahun ke tahun. Dengan semakin panjangnya usia harapan hidup, akan berimplikasi pada permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi terutama setelah terjadinya krisis ekonomi dimana jumlah lanjut usia terlantar semakin meningkat.


Jumlah Lanjut usia pada tahun 1995 lebih kurang 13,2 juta jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 15,3 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2005 diperkirakan meningkat menjadi 19,9 juta jiwa atau 8,48 % dari jumlah penduduk. Sementara jumlah Lanjut Usia Terlantar berjumlah 3.504.212 jiwa (berdasarkan data Pusdatin Kesos Tahun 2002).


Tantangan yang dihadapi akibat meningkatnya jumlah lanjut usia, terutama mereka yang tidak potensial dan terlantar, adalah penyediaan jaminan sosial baik formal maupun informal. Penyiapan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik lanjut usia akan menjadi kendala bagi lanjut usia yang masih potensial. Di samping itu tantangan lain adalah penyediaan pelayanan yang dibutuhkan oleh lanjut usia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.


Tujuan

        1. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalaman dan keahliannya yang didukung oleh pengembangan budaya yang menjunjung tinggi serta menghormati lajut usia secara melembaga dan berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat pada umumnya.

        2. Melindungi dan menjamin hak-hak penduduk lanjut usia melalui perlindungan sosial dan pemberian kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik dan pelayanan sosial bagi lanjut usia.

        3. Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

        4. Melembaganya lanjut usia dalam kehidupan bangsa agar para lanjut usia dapat menikmati hari agar dapat menikmati hari tuanya dalam suasana aman, tenteram dan sejahtera lahir dan batin.


Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah tertanam, terpelihara dan diamalkannya nilai-nilai kearifan, pengalaman dan keahlian penduduk lanjut usia secara melembaga dan berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Selain itu akan dilakukan pelayanan sosial lanjut usia terlantar agar dapat akses terhadap pelayanan publik dan jaminan sosial.



Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan yaitu melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat, kemitraan dan kerjasama dengan Organisasi Sosial Kemasya-rakatan/LSM, desentralisasi pelaksanaan program dan integrasi pelayanan serta perlindungan sosial bagi lanjut usia.

Komponen Kegiatan

        1. Penyuluhan sosial melalui berbagai media dan forum untuk meningkatkan apresiasi dan kepedulian keluarga, masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan/ LSM, dunia usaha dalam kegiatan berbagai bidang, antara lain bidang kesehatan, keagamaan, ketenagakerjaan, pembinaan antar generasi, pemukiman lanjut usia, pelembagaan hospitium, pelembagaan pelayanan dan perawatan di panti sosial, pelembagaan peristirahatan dan rehabilitasi serta penyelenggaraan hari lanjut usia nasional dan pengembangan peraturan perundang-undangan kesejahteraan lanjut usia;

        2. Peningkatan fungsi Panti Sosial Tresna Werdha menjadi pusat pelayanan dan perawatan lanjut usia untuk lingkungan sekitarnya melalui pengembangan pelayanan sosial lanjut usia berbasiskan masyarakat.

        3. Peningkatan kegiatan usaha ekonomis produktif dan kegiatan bimbingan sosial keagamaan secara terarah pada pemantapan kemandirian sosial, ekonomi yang disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian lanjut usia.

        4. Peningkatan kegiatan pendidikan, kesenian, kebudayaan, pengisian waktu luang serta rekreasi dan wisata bagi lanjut usia.

        5. Penyelenggaraan dan pengembangan akomodasi model hostel type serta day care centre.

        6. Perlindungan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan melalui sistem jaminan sosial melalui lembaga perlindungan baik pada tingkat nasional maupun di daerah.

        7. Peningkatan pelayanan kesehatan fisik melalui perbaikan gizi, pelayanan kesehatan, mata dan gigi, pelayanan kesehatan lanjut usia dalam keluarga serta pelayanan kesehatan jiwa (Psikogeriatri).

        8. Pengembangan lembaga hospitium terutama untuk perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronik yang berprognosis dan atau yang menderita penyakit terminal;

        9. Penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi lanjut usia antara lain meliputi pemberian keringanan biaya pengobatan, transportasi, rekreasi dan olah raga serta pemberian Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.





Indikator Kinerja.

        1. Meningkatnya jumlah lanjut usia yang telah mendapatkan pelayanan melalui panti maupun non panti.

        2. Meningkatnya jumlah lembaga/orsos yang menangani lanjut usia.


      1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Kecacatan adalah hilangnya atau abnormalitasnya fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi seseorang. Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang cacat diklasifikasikan dalam tiga jenis kecacatan yaitu cacat fisik, cacat mental, serta cacat fisik dan mental yang dikenal dengan “cacat ganda”. Kecacatan menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan yang mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan dan harga diri, hubungan antar manusia maupun dengan lingkungannya. Masalah kecacatan juga akan semakin berat, bila disertai dengan masalah kesejahteraan sosial lainnya seperti kemiskinan, keterlantaran dan keterasingan. Kondisi seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk tumbuh kembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Menurut data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Tahun 2002 jumlah Penyandang Cacat sebanyak 1.673.119 orang, sedangkan jumlah Penyandang Cacat Eks Penderita Penyakit Kronis sebanyak 215.543 orang. WHO sendiri memperkirakan jumlah Penyandang Cacat ada sebanyak 10 % dari total jumlah penduduk.


Permasalahan sosial yang timbul dari kecacatan antara lain adalah ketidakberfungsian sosial, yakni kurang mampunya penyandang cacat melaksanakan peran-peran sosialnya secara wajar. Masalah yang masih dihadapi dalam memberikan pelayanan bagi mereka adalah belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang karakteristik kehidupan dan penghidupan berbagai jenis penyandang cacat; belum memadainya jumlah dan kualitas tenaga spesialis untuk berbagai jenis kecacatan; terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang cacat, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang cacat; serta terbatasnya lapangan kerja bagi mereka.


Tujuan

        1. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat;

        2. Meningkatkan kepedulian masyarakat, potensi dan sumber sosial serta sumber daya ekonomi untuk pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif dan budaya kewirausahaan bagi penyandang cacat;

        3. Memelihara penghasilan dan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui sistem jaminan sosial;

        4. Meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang cacat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk kualitas hidup dan kesejahteraannya; dan

        5. Meningkatkan aksesibilitas non fisik penyandang cacat dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat.


Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah pulihnya fungsi sosial penyandang cacat dan terbukanya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh penyandang cacat usia produktif untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial para penyandang cacat, termasuk cacat veteran, yang meliputi penyandang cacat tubuh, cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), tuna netra, tuna rungu wicara dan cacat bekas penderita penyakit kronis.

Strategi

Untuk mencapai tujuan yaitu melalui pemberdayaan penyandang cacat, keluarga dan masyarakat, optimalisasi sumber-sumber lokal, kemitraan dan kerjasama dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM, dunia usaha, peningkatan kapasitas pelayanan, standarisasi pelayanan dan pengembangan kelembagaan pelayanan serta integrasi pelayanan dalam perlindungan hak-hak penyandang cacat.


Kegiatan Pokok

        1. Pelayanan sosial di rumah (home care services) untuk konseling perlakuan dalam situasi di rumah, terapi fisik, diagnosis dan perantara untuk penempatan dalam institusi sekolah, rujukan pelayanan rehabilitasi sosial, lapangan kerja, pelayanan alat bantu khusus bagi penyandang cacat dan aktivitas waktu luang;

        2. Pelayanan rehabilitasi dan dukungan untuk melaksanakan kehidupan secara mandiri, meliputi usaha bimbingan fisik, mental dan sosial, pelayanan protesa, refungsionalisasi motorik dan mobilitas, terapi sikap dan perilaku;

        3. Jaminan perlindungan dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik;

        4. Bimbingan keterampilan kerja, praktek belajar kerja serta pemberian bantuan usaha ekonomis produktif secara kelompok usaha bersama (KUBE) serta pengembangan budaya kewirausahaan;

        5. Standardisasi pelayanan rehabilitasi sosial;

        6. Pengembangan sistem rujukan, advokasi dan pemberian kuota pekerjaan, serta bimbingan resosialisasi dan penyaluran dengan mendayagunakan mekanisme Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), Loka Bina Karya (LBK), Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Pusat Pelatihan Keterampilan Kerja Penyandang Cacat serta lembaga pelayanan sosial lainnya.

        7. Untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hak asasi penyandang cacat dilakukan penyuluhan dan peningkatan sensitivitas masyarakat kehidupan penyandang cacat, advokasi dan perbaikan kurikulum lembaga-lembaga pendidikan dan latihan.





Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya penyandang cacat yang memperoleh pelayanan sosial.

        2. Meningkatnya jumlah organisasi sosial/LSM/Dunia Usaha dan Masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.

        3. Terbangunnya jaringan kerja yang dibentuk pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.


      1. Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial


Permasalahan tuna sosial di Indonesia yang meliputi masalah gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana dan pengidap HIV/AIDS terus menunjukkan peningkatan sejalan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang hingga saat ini belum teratasi dengan baik.


Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah diberbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan maraknya berbagai konflik sosial dan politik yang muncul di berbagai daerah. Keadaan ini masih diperparah, karena bertepatan dengan terjadinya masa transisi dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi ke desentralisasi dan era perdagangan bebas (AFTA), sebagaimana layaknya suatu masa transisi, maka masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang membutuhkan waktu untuk perbaikannya. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat kita belum siap ini limbung dan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup dengan cara seadanya, seperti antara lain mengemis, mencuri, memalak, menodong, melacur, mengeksploitasi anak dan perempuan untuk tujuan seks dan lain-lain cara mencari nafkah yang melanggar hukum dan norma-norma sosial dan agama. Gejala-gejala ini terutama marak di kota-kota besar yang mereka anggap lebih memungkinkan untuk cara-cara mencari nafkah semacam ini.


Masalah lain yang kecepatan penyebaran maupun penanggulangannya sangat berkaitan dengan kemiskinan adalah HIV/AIDS, dan status Indonesia dewasa ini telah berubah dari negara dengan kategori prevalensi HIV/AIDS rendah menjadi negara dengan kategori epidemi terkonsentrasi, seperti di Provinsi Riau, Papua, DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat dan Jawa Timur. Data epidemiologis menunjukkan bahwa penularan HIV di Indonesia 1995 semakin memprihatinkan. Kenaikan jumlah kasus baru dari mereka yang tertular HIV meningkat sangat tajam.


Berdasarkan data Pusdatin Kesejahteraan Sosial tahun 2002, populasi Tuna Sosial kurang lebih 283.987 dengan rincian sebagai berikut : Gelandangan dan Pengemis 85.294 orang, Tuna Susila 83.386 orang dan Bekas Narapidana 115.307 orang, sedangkan berdasarkan laporan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (PPM dan PL) per Desember 2003, jumlah kasus HIV/AIDS adalah 4.091 kasus.


Tujuan

        1. Meningkatkan fungsi sosial para tuna sosial agar dapat hidup dan mencari nafkah sesuai dengan norma sosial masyarakat Indonesia;

        2. Meningkatkan pemahaman perorangan, keluarga, kelompok sosial dan masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial yang rawan tertular HIV/AIDS, agar mereka mampu menghindarkan diri dari penularan HIV/AIDS.

        3. Memberikan pelayanan sosial bagi mereka yang tertular HIV/AIDS agar tetap dapat hidup produktif serta mengurangi beban sosial-psikologis yang dialaminya.



Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah terbebasnya tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas narapidana dan bekas anak negara serta penyandang perilaku menyimpang lainnya dari kondisi ketunaan. Selain itu juga dilakukan kegiatan kampanye penanggulangan HIV dan AIDS bagi generasi muda dan para penyandang masalah sosial yang rawan dan beresiko tertular HIV/AIDS maupun mereka yang sudah tertular HIV/AIDS dan keluarganya. Disamping itu dilakukan pencegahan dan terhindarnya kelompok-kelompok masyarakat terutama yang rawan dari ketuna-sosialan tersebut.

Strategi

Untuk mencapai tujuan yaitu melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat, optimalisasi sumber-sumber lokal, kemitraan dan kerjasama dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM, peningkatan kapasitas pelayanan, standardisasi pelayanan dan pengembangan kelembagaan pelayanan, peningkatan kontrol sosial masyarakat dan penanaman nilai-nilai agama, perlindungan sosial dari, oleh dan untuk keluarga dan masyarakat, desentralisasi pelaksanaan program, serta integrasi pelayanan dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Komponen Kegiatan

        1. Usaha pencegahan berbasiskan masyarakat dan pelayanan sosial melalui pusat rehabilitasi tuna sosial berbasiskan masyarakat, antara lain melalui ‘open house, ‘drop in centre’, pelayanan temporer oleh masyarakat, pelayanan kunjungan ke rumah atau ‘outreach program’;

        2. Pelayanan berbasiskan institusional atau sistem panti dengan menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial, terapi sikap dan perilaku, dan bimbingan keterampilan kerja/usaha praktek belajar kerja serta pemberian bantuan usaha ekonomis produktif secara kelompok usaha bersama (KUBE) dan pengembangan budaya kewirausahaan, resosialisasi dan bimbingan lanjutan;

        3. Manajemen kasus, ‘perservation program’ dan pengembangan sistem rujukan;

        4. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan agar terhindar dari masalah ketunansosialan;

        5. Standardisasi dan teknologi pelayanan rehabilitasi sosial;

        6. Peningkatan akses sistem jaminan sosial dan bantuan sosial untuk kelangsungan pendidikan dan kesehatan anak serta peningkatan gizi keluarga.

        7. Untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS akan dilakukan

        8. Penyuluhan atau kampanye penanggulangan HIV/AIDS;

        9. Bimbingan sosial dan kegiatan penjangkauan (outreach program);

        10. Peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam mencegah penyimpangan perilaku sosial pada anggota masyarakat;

        11. Peningkatan kemampuan petugas konseling serta petugas komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);

        12. pengembangan lembaga konseling;

        13. Peningkatan sarana dan fasilitas pelayanan sosial;

        14. Pengembangan “hotline services”,

        15. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi penderita HIV/AIDS.



Indikator Kinerja

        1. Semakin meningkatnya jumlah tuna sosial yang memperoleh pelayanan.

        2. Penyandang masalah HIV/AIDS dapat meningkatkan kemampuan dalam mengatasi dan berelasi dengan lingkungannya.

        3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial.


      1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA


Permasalahan NAPZA saat ini telah membahayakan kelompok remaja, antara lain: terlihat dari tingginya angka kematian; komplikasi penyakit yang ditimbulkannya, seperti overdosis, penularan virus HIV, Hepatitis C dan lain-lainnya; meningkatnya angka kriminalitas, serta rusaknya generasi muda dan kehancuran keluarga. Indonesia saat ini tidak hanya menjadi daerah pemasaran gelap NAPZA tapi juga sebagai daerah produsen NAPZA. Sebagian besar korban penyalahgunaan NAPZA berusia 15 sampai dengan 25 tahun.


Jumlah kasus penyalahguna NAPZA yang terlaporkan terus meningkat. Pada tahun 1999 berjumlah 1.833 kasus, tahun 2000 berjumlah 3.478 kasus dan pada tahun 2001 berjumlah 3.617 kasus (sumber data Badan Narkotika Nasional), sedangkan menurut data Pusdatin Kesos Tahun 2002 jumlah korban penyalahgunaan NAPZA tercatat sebanyak 237.840 orang. Fakta yang paling memprihatinkan adalah semakin banyaknya remaja yang memulai perkenalannya dengan NAPZA pada usia yang sangat muda, yaitu : menghisap rokok pada usia 6 tahun dan menggunakan obat obat-obatan/ heroin/NAPZA jenis lain pada usia 10 tahun. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian yang serius adalah semakin meningkatnya populasi penderita HIV/AIDS di kalangan pecandu NAPZA dengan cara suntikan (IDU).


Penyalahgunaan NAPZA melalui jarum suntik saat ini telah “menjadi pilihan” yang diminati di kalangan pengguna NAPZA, para pengguna menganggap menghisap atau menghirup NAPZA sebagai hal yang tidak ekonomis karena sebagian besar NAPZA terbuang percuma menjadi asap. Inilah alasan utama mengapa pengguna NAPZA beralih ke penyuntikan. Menurut laporan saat ini ada 50-78 % pengguna NAPZA jarum suntikan adalah pengidap HIV (Djauhari dan Djoerban, 2002).


Pada tahun 2003 diperkirakan jumlah orang yang terinfeksi HIV/AIDS antara 90.000-130.000. Jumlah tersebut sebenarnya jauh lebih kecil dari prevalensi sesungguhnya, karena adanya fenomena gunung es. Selanjutnya perkiraan jumlah penderita AIDS di Indonesia di tahun 2010 adalah 100.000 dengan pengidap HIV sebanyak 1.000.000 orang, kecuali apabila dilakukan tindakan pencegahan secara serius (Depkes, Maret 2002).


Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat (Orsos/LSM) dalam penanganan korban NAPZA mulai dari pendekatan medis, sosial, religi, alternatif dan lain-lain. Departemen Sosial cq Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA mulai tahun 2001 mengembangkan penanganan bagi korban NAPZA melalui pendekatan terpadu (One Stop Centre) dimana dalam proses penanganan dilakukan secara komprehensif mulai dari tahap detoksifikasi, rehabilitasi sosial, resosialisasi dan pembinaan lanjut.


Tujuan Pelayanan.

        1. Memulihkan fungsi sosial korban penyalahgunaan, kecanduan, ketergan-tungan, pemakai NAPZA, obat-obat terlarang dan zat adiktif, termasuk obat-obatan psikoaktif (stimulans, depresants, hallucinogens dan marijuana).

        2. Meningkatkan ketahanan dan daya tangkal masyarakat terhadap perda-gangan dan penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif




Sasaran

Sasaran kegiatan penanggulangan penyalahgunaan Napza adalah seluruh remaja, keluarga dan masyarakat terutama melalui mekanisme karang taruna dan lembaga sosial lainnya.

Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan yaitu melalui pemberdayaan eks korban, kelompok, keluarga dan masyarakat, optimalisasi sumber-sumber lokal, kemitraan dan kerjasama dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM, dunia usaha, kepolisian dan perangkat hukum dan perundang-undangan, peningkatan kapasitas pelayanan, standardisasi pelayanan dan pengembangan kelembagaan pelayanan, desentralisasi pelaksanaan program serta integrasi pelayanan dalam pelayanan rehabilitasi sosial.


Komponen Kegiatan

        1. Pengembangan pelayanan rehabilitasi sosial terpadu melalui ‘therapeutic communities dan halway house’ bekerjasama dengan sector terkait;

        2. Pelayanan ‘out patient treatment’ dengan pendekatan pekerjaan sosial medis, pelatihan dan penempatan kerja;

        3. Pelayanan sistem pemeliharaan fungsi sosial melalui klinik ‘methadone’ bagi penyalah guna narkotika dan obat-obatan terlarang dan pelayanan melalui sistem ‘alcoholik anonymous’ untuk alkoholik, serta bimbingan mental keagamaan;

        4. Pelayanan pemberian “antagonist drugs”;

        5. Pengembangan sistem peraturan dan perundang-undangan yang ditujukan untuk pengawasan distribusi, lisensi dan pengawasan terhadap usia pengguna dan sistem promosi;

        6. Pengembangan sistem rujukan, resosialisasi dan bimbingan lanjut.;

        7. Standardisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya.

        8. Pengembangan kegiatan pencegahan berbasis masyarakat dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat (Toma, Toga, Orsos, dll.).

        9. Pengembangan penanggulangan penyalahgunaan Napza melalui Website/ Jaringan Internet.

        10. Kampanye sosial dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Napza melalui kerjasama dengan dunia usaha.

        11. Pembentukan berbagai Kelompok Dampingan, seperti Kelompok Penjangkauan (Outreachs), Tenaga Mediator, Kelompok Narcotics Anynomous, dll.


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya jumlah LSM/Orsos/masyarakat yang menangani perma-salahan dibidang penanggulangan penyalahgunaan napza.

        2. Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan napza yang telah mendapat pelayanan.



    1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya


      1. Pemberdayaan Fakir Miskin


Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannyatidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kategori kemiskinan kronis (chronic poverty) yang terjadi terus menerus atau juga disebut kemiskinan struktural. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagi Fakir Miskin termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan bencana sosial seperti : korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis.




Tujuan

        1. Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga fakir miskin

        2. Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga fakir miskin

        3. Memberikan kemudahan akses modal usaha tanpa agunan bagi fakir miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro

        4. Meningkatkan aksesibilitas keluarga fakir miskin terhadap pelayanan sosial dasar

        5. Meningkatkan kondisi kualitas perumahan keluarga fakir miskin

        6. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan


Sasaran

        1. Keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah hutan kemasyarakatan, perdesaan/ pertanian, sub urban, perkotaan, pesisir/pantai, kepulauan terpencil dan perbatasan antar negara.

        2. Keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam, korban bencana sosial/ korban konflik sosial, terkena pemutusan hubungan kerja dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga.


Komponen Kegiatan

        1. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

        2. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-KUBE Sejahtera, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi KUBE fakir miskin.

        3. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, untuk mendorong partisipasi warga masyarakat agar peduli dan tetap memelihara kegotorongroyongan serta kesetiakawanan sosial terhadap keluarga-keluarga fakir miskin di lingkungannya.

        4. Santunan Hidup dan Akses Jaminan Sosial, merupakan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada keluarga fakir miskin untuk memelihara taraf kesejahteraan sosialnya dalam jangka waktu sampai kegiatan usaha ekonomi produktif telah menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

        5. Pengembangan Kemitraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan, untuk menumbuhkan jalinan kerjasama yang setara antar perorangan, kelompok, organisasi (PT, Dunia Usaha, LSM/ Orsos, kalangan Perbankan) yang memiliki komitmen bekerjasama dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan.


        1. Pengembangan Desa Miskin / Adopsi Desa Miskin, yang bertumpu pada pendekatan pengembangan masyarakat (community development).

        2. Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin, untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin agar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dapat dilaksanakan.


Strategi

        1. Pemberdayaan, mengandung makna adanya partisipasi seluruh sasaran pelayanan dan komunitas sekitarnya serta masyarakat umumnya; adanya pendelegasian wewenang kepada daerah dalam menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program pemberdayaan fakir miskin; adanya peningkatan kemampuan sasaran pelayanan; serta aktualisasi peran-peran kelembagaan sosial masyarakat dan swasta dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin bersama-sama pemerintah. Strategi pemberdayaan digunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin dilaksanakan karena tersedianya potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang belum didayagunakan secara optimal. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggali kemampuan sasaran pelayanan, mendayagunakan potensi dan sumber yang tersedia di masyarakat dengan memberikan pelatihan ketrampilan, pendampingan dan bimbingan sosial serta pengembangan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial.

        2. Kemitraan, mengandung makna adanya kerjasama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian dan jaringan kerja yang menumbuh-kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dalam penyelenggaraan program pemberdayaan fakir miskin, yang meliputi lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah, Departemen Sosial, instansi sosial/ dinas sosial/ dinas yang terkait di daerah, Departemen atau dinas yang terkait, Organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat dan masyarakat pada umumnya. Kemitraan dilaksanakan karena adanya kesamaan visi dan misi dalam penyelenggaraan program pemberdayaan fakir miskin, sehingga potensi dan sumber sosial yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kemitraan dapat dilaksanakan melalui pembentukan jaringan kerja usaha kesejahteraan sosial yang memiliki hubungan fungsional satu sama lain.

        3. Pengembangan Budaya Kewirausahaan, mengandung makna adanya sikap mental untuk mau maju semaksimal mungkin dalam melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Pentingnya strategi kewirausahaan untuk mengantisipasi dampak negatif dari bantuan sosial kepada keluarga fakir miskin agar tidak memiliki ketergantungan terus menerus atau menyadari bahwa bantuan yang diterima merupakan stimulan untuk modal usaha untuk selanjutnya harus mampu dikembangkan atas dasar kekuatan sendiri atau potensi kelompok usaha bersama. Kewirausahaan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan sosial, motivasi, pelatihan kewirausahaan, magang kerja, dan peningkatan akses terhadap sumber-sumber sosial.

        4. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan, mengandung makna peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku program pemberdayaan fakir miskin termasuk aparatur pemerintah di tingkat pusat dan daerah, masyarakat/ organisasi sosial/ dunia usaha serta penerima pelayanan, untuk mencegah dan mengatasi masalah kemiskinan yang ada serta merealisasikan aspirasi dan harapan dalam peningkatan kualitas hidupnya. Pentingnya strategi penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan agar dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin dapat dilaksanakan dengan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kesinambungan program. Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan dilaksanakan melalui kegiatan pedidikan, pelatihan, magang kerja, bimbingan teknis, asistensi sosial, studi banding, dan penyebarluasan kebijakan teknis serta pedoman-pedoman yang mendukung pencapaian tujuan program pemberdayaan fakir miskin.



Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya taraf kesejahteraan keluarga fakir miskin dengan menjangkau 250.000 KK per tahun

        2. Terbentuknya KUBE dengan kategori mandiri sebanyak 10%.

        3. Terbentuknya Lembaga-lembaga Keuangan Mikro dengan kategori sehat dan mandiri dalam penyaluran modal usaha bagi KUBE fakir miskin sebanyak 5%.

        4. Berkurangnya jumlah pemukiman fakir miskin yang tidak layak huni.

        5. Meningkatnya aksesibilitas keluarga fakir miskin terhadap pelayanan sosial dasar.

        6. Meningkatnya kepedulian masyarakat (LSM/Orsos, Pengusaha, Perguruan Tinggi, Kalangan Perbankan) dalam program penanggulangan kemiskinan.


      1. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil/ KAT

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan kelompok sosial-budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik (Keppres No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil). Kriteria umum Komunitas Adat Terpencil, terdiri dari: (1) Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen, (2) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, (3) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi sub sistem, (4) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau, (5) Peralatan dan teknologinya sederhana, (6) Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber alam setempat relatif tinggi, dan (7) Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.


Keberadaan suku-suku tertentu yang relatif tertinggal, terpencil, terasing dan belum banyak tersentuh oleh proses pembangunan cukup banyak dan tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, bahkan di Pulau Jawa sendiri yang relatif lebih maju dan aksesibilitas lebih mudah. Suku-suku tertentu tersebut telah lama tinggal didaerahnya dengan budaya dan adat istiadat yang diturunkan dan diwariskan kepada generasi penerusnya. Suku-suku tersebut pada umumnya masih memegang teguh adat dan budaya, cenderung tertutup serta menolak berbagai pengaruh budaya luar bahkan proses pembangunan sekalipun. Beberapa diantaranya bahkan masih hidup dalam dunianya sendiri dan sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat lain di sekitarnya dan terpisah menjadi masyarakat terasing di dalam wilayah atau daerah tertentu.


KAT pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarjinalisasi dan belum terpenuhinya hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marjinalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (bargaining position) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT seringkali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah, dimana eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.


Populasi KAT sesuai data terakhir adalah 1.192.164 jiwa (267.550 KK) tersebar di 2.811 lokasi, 2.328 desa, 807 kecamatan, 211 kabupaten di 27 Propinsi (Direktorat PKAT: Peta Sosial KAT Tahun 2004). Permasalahan KAT meliputi: 1) kesenjangan sistem sosial budaya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, 2) ketertinggalan dalam sistem sosial, teknologi dan ideologi, 3) sangat kurang memadainya pemenuhan kebutuhan dasar (basic human needs), 4) Belum atau sangat sedikit menerima pelayanan pembangunan, 5) Belum efektifnya pemanfaatan waktu dalam kehidupan sehari-hari, 6) Belum mantapnya integrasi sosial KAT ke dalam sistem institusi kemasyarakatan di sekitarnya, dan 7) Mengurangi citra bangsa, karena dibalik laju pembangunan di segala bidang, dalam kenyataan masih ada kelompok masyarakat yang hidup tertinggal.


Komunitas Adat Terpencil yang merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia mempunyai kesempatan dan hak sama untuk hidup sejahtera, dan maju serta meningkatkan taraf kesejahteraannya kearah terwujudnya integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keterasingan, keterpencilan yang mereka alami tidak hanya menimbulkan kemiskinan, tetapi juga ketertinggalan yang berakibat lebih lanjut pada kerawanan mereka terhadap berbagai ekploitasi sehingga issue KAT terkait pula dengan issue HAM, lingkungan dan integrasi sosial.


Tujuan

Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan warga KAT.


Sasaran

Komunitas Adat Terpencil pada umumnya dengan prioritas KAT yang berada di daerah perbatasan antar negara, rawan bencana, kawasan industri, dan pemekaran wilayah; sedangkan target pemberdayaan sebanyak 47.571 KK KAT.


Komponen Kegiatan

        1. Persiapan pemberdayaan (melalui kegiatan pemetaan sosial, penjajagan awal, studi kelayakan dan pemantapan kesiapan masyarakat).

        2. Pelaksanaan pemberdayaan (Tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun eksitu.

        3. Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.

        4. Pemantapan Kelompok Kerja (POKJA) dan Forum Konsultasi pemberdayaan KAT.

        5. Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).

        6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik pengelola, pendamping sosial maupun warga dampingan sosial.

        7. Perlindungan dan Advokasi Sosial KAT.

        8. Pemantapan Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.

        9. Pengembangan Manajemen Sistem Informasi KAT

        10. Monitoring dan Evaluasi.



Strategi

        1. Membuka dan meningkatkan akses komunikasi dan pelayanan sosial dasar warga KAT; mengandung makna bahwa KAT dapat menjalin hubungan dengan komunitas atau lingkungan luar, dan memperoleh berbagai pelayanan sosial dasar antara lain pelayanan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

        2. Pemberdayaan sosial; mengandung makna adanya partisipasi seluruh sasaran pemberdayaan KAT, lingkungan sekitarnya dan masyarakat umum; adanya peningkatan kemampuan KAT dan penguatan kemampuan manajemen pengelolaan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial.

        3. Kemitraan dan keterpaduan, mengandung makna adanya kerjasama, kepedulian, kebersamaan dan jaringan kerja yang saling menguntungkan dalam pemberdayaan KAT antara pemerintah baik dengan Orsos/LSM, dunia usaha, maupun Perguruan Tinggi

        4. Perlindungan dan Advokasi sosial, mengandung makna adanya upaya memberikan pendampingan sosial, perlindungan sosial dan pembelaan terhadap hak-hak KAT, termasuk akses terhadap pelayanan sosial dasar guna peningkatan kualitas hidup.

        5. Mengembangkan pendekatan partisipatif dengan pola pengelolaan sumber –sumber komunitas (community based resources management); mengandung makna bahwa pemberdayaan KAT dilakukan melalui optimalisasi sumber daya lokal sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat, pemberdayaan dengan sistem stimulus, keterpaduan lintas sektor/program, dan peran aktif komunitas.


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya prosentase jumlah KAT yang ditangani melalui program Pemberdayaan KAT.

        2. Meningkatnya kualitas hidup KAT

        3. Meningkatnya aksesibilitas KAT terhadap pelayanan sosial dasar.

        4. Meningkatnya peran aktif perguruan tinggi, LSM/Orsos, dunia usaha dalam pemberdayaan KAT.

        5. Terwujudnya sistem informasi tentang KAT melalui Geografical Information System (GIS)


      1. Pemberdayaan Keluarga

Jumlah keluarga bermasalah sosial ekonomi sebesar 1.686.844 keluarga sebesar 1.491.368 keluarga rentan, keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis sebesar 195.876 KK, wanita rawan sosial ekonomi 1.251.461 orang.

Permasalahan utama keluarga adalah kemiskinan, kerentanan dan kerawanan sosial sebagai akibat negatif dari modernisasi. Ketidakberdayaan keluarga akan berdampak pada ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi dan perannya terutama membangun keluarga yang sejahtera; mampu memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi bagian masyarakat sejahtera.


Tujuan

Meningkatnya motivasi kemampuan keluarga dalam melaksanakan fungsi dan peran keluarga sehingga secara bertahap dapat mencegah, mengurangi dan menangani masalahnya dan masalah lingkungannya.

Sasaran

Keluarga pada umumnya, dengan prioritas pada keluarga miskin, rentan rawan masalah sosial, ekonomi dan sosial psikologis; dengan target pemberdayaan sebesar bagi 538.715 keluarga.


Komponen Kegiatan

        1. Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga (BKSK)

        2. Pemberdayaan Keluarga Muda melalui KUBE (KUBE-KMM)

        3. Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK)

        4. Konsultasi dan perlindungan kesejahteraan keluarga melalui LK3

        5. Pemberdayaan kelembagaan keluarga

        6. Pemberdayaan sosial keluarga

        7. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga

        8. Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)





Strategi

        1. Meningkatkan advokasi dan kampanye sosial keluarga sebagai sebuah gerakan

        2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendayagunaan sumber (partisipasi sosial)

        3. Kemitraan dilaksanakan melalui jaringan kerja (kemitraan)


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya keluarga yang bermasalah sosial, keluarga yang rentan/rawan masalah dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang memperoleh akses terhadap program pemberdayaan.

        2. Meningkatnya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang berperan dalam mengatasi masalah sosial psikologis.

        3. Meningkatnya keluarga yang berperan aktif dalam menangani masalah sosial.


    1. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial

Tujuan

Penataan dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap peraturan perUndang-Undangan bidang kesejahteraan sosial


Sasaran

      1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial

      2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial


Komponen Kegiatan

      1. Pengkajian hukum bidang kesejahteraan sosial

      2. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial

      3. Penumbuhan, pemeliharaan dan penegakan hukum

      4. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

      5. Bantuan dan perlindungan hukum


Strategi

      1. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga nasional dan internasional dan para pakar.

      2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial dengan peraturan perundang-undangan lainnya.


Indikator Kinerja

      1. Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial

      2. Terinformasikannya peraturan perundang-undangan kepada stakeholder (pemangku kepentingan)


    1. Program Penelitian dan Pengembangan Manajemen Kesejahteraan Sosial


      1. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Peningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan baik pemerintah maupun masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan SDM kesejahteraan sosial yang ada selama ini masih tergolong rendah apalagi bila dibandingkan dengan kompleksitas, perubahan dan perkembangan permasalahan sosial tersebut. Keterbatasan jumlah SDM pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial yang ada menuntut perlunya keterlibatan semua lapisan masyarakat. Karena itu, agar masyarakat dapat terlibat secara profesional dalam penanganan permasalahan sosial tersebut maka perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Tujuan

Meningkatkan kemampuan dan kompetensi tenaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun masyarakat yang profesional dan berkarakter dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sosial pembangunan kesejahteraan sosial.


Sasaran

        1. Tenaga Kesos baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.

        2. Calon tenaga Kesos

        3. Pengurus atau tenaga pelaksana Orsos, Yayasan,LSM, yang melaksanakan secara langsung pelayanan sosial pada masyarakat.




Kegiatan Pokok

        1. Penyelenggaraan diklat struktural, kedinasan, teknis, fungsional dan profesional Kesos

        2. Penyediaan, penetapan standarisasi dan akreditasi diklat Kesos

        3. Penguatan kemandirian penyelenggaraan diklat baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah.

        4. Pelayanan konsultasi dan pengembangan informasi tentang diklat.

        5. Pengkajian dan pengembangan diklat Kesos.

        6. Pengembangan kerjasama kediklatan.


Strategi

        1. Peningkatan program-program kediklatan (Soft ware),

        2. Peningkatan sarana dan prasarana (Hard ware)

        3. Peningkatan SDM Penyelenggaraan diklat kesos ( Brain ware).

        4. Peningkatan Kemitraan dalam dan luar negeri


Indikator Kinerja

        1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat kesos yang dilaksanakan

        2. Meningkatkan pemanfaatan alumnus diklat secara optimal


      1. Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Permasalah sosial yang cenderung mengalami peningkatan baik jumlah maupun kualitasnya perlu dikaji dan diteliti sejauh mana kompleksitas permasalahannya dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Di satu sisi, dalam upaya memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada kelompok sasaran, maka perlu dilakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan model-model dan pendekatan-pendekatan penanganan permasalahan sosial yang sesuai dengan perkembangan permasalahan sosial tersebut.

Tujuan

Menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan pengembangan kebijakan dan program beserta metode pendekatannya yang lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan program pembangunan kesos.


Sasaran

        1. Permasalahan sosial dan kecendrungan perkembangannya.

        2. Metode, teknologi dan pola-pola jaman kesejahteraan sosial.

        3. Orsos,LSM yang bergerak di bidang Kesejahteraan sosial


Kegiatan Pokok

        1. Penelitian eksploratif, deskritif dan eksperimental.

        2. Pengkajian standarisasi dan pola pelayanan sosial serta perumusan pengembangan kebijakan , strategi dan program pembangunan kesos.

        3. Penyempurnaan dan pengembangan indikator sosial dan tolok ukur keberhasilannya.

        4. Kajian dan analisis model pengembangan ketahanan sosial.


Strategi

        1. Melibatkan para pakar, Perguruan Tinggi dan instansi terkait sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil.

        2. Mengadakan kerjasama dan pengembangan kemitraan dengan masyarakat

        3. Peningkatan mutu dan kompetensi SDM (peneliti)


Indikator Kinerja

        1. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan sosial yang dijadikan kebijakan pembangunan kesos baik pemerintah dan masyarakat.

        2. Efektivitas pelaksanaan penelitian.


      1. Pengembangan Ketahanan Sosial

Krisis multi dimensi dan merebaknya konflik sosial yang telah terjadi di berbagai daerah menunjukkan suatu indikasi bahwa disintegrasi sosial semakin tampak nyata. Dalam konteks ini ketahanan sosial semakin menjadi bermakna penting dan strategis dalam dimensi kehidupan sosial masyarakat.

Tujuan

Menyiapkan dan menyediakan sarana untuk kegiatan pengkajian serta penciptaan model bagi peningkatan ketahanan sosial masyarakat.


Sasaran

        1. Permasalahan sosial dan kecenderungannya yang berkembang di masyarakat.

        2. Metode, teknologi dan pola-pola pengkajian ketahanan sosial masyarakat.

        3. Komponen masyarakat, Orsos,LSM yang bergerak di bidang Kesejahteraan sosial


Kegiatan Pokok

        1. Pengkajian dan Pengembangan ketahanan sosial masyarakat.

        2. Kajian dan analisis model pengembangan ketahanan sosial.


Strategi

        1. Melibatkan para pakar, Perguruan Tinggi dan instansi terkait sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil.

        2. Mengadakan kerjasama dan pengembangan kemitraan dengan masyarakat

        3. Peningkatan mutu dan kompetensi SDM


Indikator Kinerja

        1. Meningkatkan hasil pengkajian dan pengembangan sosial bagi upaya peningkatanan ketahanan sosial yang di jadikan kebijakan pembangunan kesos baik pemerintah dan masyarakat.

        2. Efektivitas pengkajian dan pengembangan model ketahanan sosial.

        3. Meningkatkan kondisi ketahanan masyarakat.



      1. Pendidikan Kedinasan

Keterbatasan kemampuan SDM dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan sosial menuntut perlunya dilakukan peningkatkan kualitas pendidikan formal para petugas kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun masyarakat. Peningkatkan kualiatas pendidikan ini diarahkan melalalui jalur pendidikan formal, D1, D3, D4, S1, S2, S3, dan Spesialis dibidang pelayanan kesejahteraan sosial.



Tujuan

Menyiapkan dan menyediakan sarana untuk peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial yang profesional mrelalui jalur pendidikan formal D-4, S-2, S-3 dan Sp-1.


Sasaran

        1. SDM di lingkungan Departemen Sosial serta instansi terkait lainnya.

        2. Komponen masyarakat, Orsos,LSM yang bergerak di bidang Kesejahteraan sosial


Kegiatan Pokok

        1. Penyelenggaraan pendidikan formal melalui perkuliahan.

        2. Penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

        3. Pengiriman tenaga ke Universitas Negeri untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana.


Strategi

        1. Melibatkan para pakar, Perguruan Tinggi dan instansi terkait sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil.

        2. Mengadakan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri di bidang pekerjaan sosial.

Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas software, hardware, dan brainware dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pekerjaan sosial dan ilmu lainnya.

        2. Meningkatkan hasil pengkajian dan pengembangan ilmu dan profesi pekerjaan sosial dan ilmu lainnya.

        3. Meningkatkan pemanfaatan hasil lulusan dan alumni yang mempunyai kompetensi dalam bidang profesi pekerjaan sosial dan ilmu lainnya.





      1. Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarus-tamaan Gender

Perubahan sosial dewasa ini menuntut adanya persamaan perlakukan terhadap kaum perempuan. Berbagai gerakan organisasi sosial / LSM yang berkiprah dalam bidang ini dituntut untuk menampilkan peranannya.

Tujuan

Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan masyarakat.


Sasaran

        1. LSM atau Organisasi perempuan.

        2. Para Pakar dan Praktisi yang berkiprah dalam pengarusutamaan gender


Kegiatan Pokok

        1. Meningkatkan keterampilan dan keahlian, perencanaan program dalam mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial yang berwawasan gender

        2. Pembentukan Kelompok wanita binaan sosial dalam rangka peningkatan ketrampilan dan pengembangan kapasitas pengelolaan usaha ekonomis produktif.

        3. Mengadakan pemberian bantuan teknis dalam upaya pengembangan sosial program pemberdayaan perempuan di daerah.

        4. Peningkatan kemampuan LSM, Orsos perempuan melalui seminar, lokakarya maupun kediklatan


Strategi

        1. Memperkuat dan pembentukan kelompok wanita binaan sosial seluruh propinsi di Indonesia dalam rangka peningkatan capacity building dan pengembangan sektor ekonomi keluarga.

        2. Memperkuat dan meningkatkan kualitas LSM, orsos yang berkiprah dalam pengarustamaan gender.

        3. Mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga sosial masyarakat atau orsos dalam pelaksanaan pengarustamaan gender di bidang kesejahteraan sosial dalam dan luar negeri.


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya peranan perempuan dalam mengakses, mengontrol dan berpartisipasi dalam program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

        2. Semakin majunya organisasi perempuan bidang kesejahteraan sosial


      1. Pendataan dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Tujuan

Untuk mewujudkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) yang mampu menyajikan data dan informasi kesejahteraan sosial bagi kepentingan para pimpinan dan pengguna lainnya secara baku, lengkap, akurat dan tepat waktu.

Sasaran

        1. Petugas pulahta dan administrator jaringan database dan GIS

        2. Mengembangkan jaringan SIKS PUSDATIN dan terbentuknya kerjasama dengan instansi lain

        3. Mengembangkan data dan informasi kesejahteraan sosial tentang PMKS dengan berbagai variabelnya di seluruh propinsi


Komponen Kegiatan

        1. Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS disemua propinsi

        2. Pengelolaan website dengan alamat “Depsos.go.id”

        3. Pemantapan petugas administrasi jaringan Database

        4. Menjalin kerjasama melalui jaringan SIKS baik internal maupun melalui mitra kerja


Strategi

        1. Sensitivity; mampu menyediakan dan menyajikan data dan informasi kesejahteraan sosial secara cepat dan tanggap bagi kepentingan pengguna lainnya.

        2. Inovatif; mampu menelusuri dan mencerminkan hal-hal yang baru dan berkaitan dengan data dan informasi serta sistem jaringan kesejahteraan sosial.

        3. Partnership; menjadikan semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kesejahteraan sosial, bukan hanya sebagai obyek melainkan sekaligus sebagai subyek.

        4. Willingness; kerjasama dijalin berdasarkan prinsip kooperatif dan saling menguntungkan.


Indikator Kinerja

        1. Tersedianya buku data PMKS dan PSKS

        2. Tersedianya SDM yang memadai dibidang pulahta baik secara kuantitatif maupun kualitatif

        3. Beroperasinya dan terpasangnya sarana penunjang jaringan SIKS

        4. Tersusunnya buku data dan informasi kesos

        5. Termonitornya pelaksanaan kegiatan pulahta


      1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Departemen Sosial RI

Tujuan

Meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur Departemen Sosial sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas Departemen Sosial di bidang kepemerintahan dan pembangunan kesejahteraan sosial

Sasaran

Peningkatan sistem pengelolaan dan tertatanya sumber daya manusia aparatur Departemen Sosial

Kegiatan Pokok

        1. Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Departemen Sosial

        2. Pendistribusian berdasarkan struktur organisasi

        3. Pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas

        4. Pengembangan sumber daya manusia aparatur Departemen Sosial

        5. Penataan administrasi kepegawaian

        6. Pembinaan dalam jabatan fungsional dan struktural


Strategi

        1. Menetapkan perencanaan ketenagaan aparatur (man power planning) Departemen Sosial

        2. Meningkatkan kerjasama dengan kantor MenPan, BKN, Instansi Pemerintah dan Lembaga-lembaga Nasional dan Internasional serta dengan pihak swasta yang relevan

        3. Penegakan disiplin dan mengurangi tindakan KKN


Indikator Kinerja

        1. Dicapainya sumber daya manusia aparatur Departemen Sosial yang produktif, bersih dan berwibawa

        2. Terlaksananya tugas dan fungsi sesuai dengan standar dan prosedur


    1. Program Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


      1. Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial (K4KS)

Jumlah Pahlawan nasional secara keseluruhan 126 orang, Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasioanal 68 orang, Perintis Kemerdekaan yang masih hidup 398 orang, TMP 360 buah, MPN 76 buah, MPK 8207 buah, tersebar diseluruh Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K3KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Pejuang serta kondisi Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Nasional sebagian besar kurang terawat. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.


Tujuan

Tertanam, terpelihara, terlestarikan dan diamalkannya nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial (K3KS) dalam sikap dan perilaku keseharian segenap warga bangsa Indonesia, terjaganya harkat dan martabat keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan keluarga pejuang serta terawatnya TMP/MPN sebagai Wahana Pelestarian Nilai K3KS.


Sasaran

        1. Keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan pejuang.

        2. TMP/MPN/MPK, dengan prioritas yang kondisinya tidak memenuhi standar dan kurang terawat.


Komponen Kegiatan

        1. Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.

        2. Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.

        3. Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K3KS (Ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan dan napak tilas).

        4. Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan.

        5. Bimbingan pelestarian K3KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.

        6. Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK


Strategi

        1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan lembaga pendidikan dalam pelestarian dan pengembangan nilai K3KS, sejak dini usia.

        2. Peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan pejuang.

        3. Memelihara TMP/MPN sebagai penghargaan dan sekaligus wahana pelestarian nilai K3KS.


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan pejuang yang memperoleh pelayanan sosial.

        2. Meningkatnya intensitas kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai K4S.

        3. Meningkatnya jumlah TMP/MPN dan MPK yang memenuhi standar


      1. Pemberdayaan Organisasi Sosial / LSM-UKS


Secara kuantitatif jumlah organisasi sosial (orsos) menunjukkan peningkatan yang relatif besar terdata sebanyak 33.364 Orsos dan Orsos luar negeri yang bermitra / bekerjasama dengan Departemen Sosial ada 16 Orsos.

Secara kualitatif kemampuan Orsos dalam pelayanan sosial relatif belum memadai, yang tercermin dari jumlah Orsos yang relatif mandiri sebanyak 5.714 Orsos (32,34 %) dari total Orsos. Oleh karena itu tetap diperlukan adanya bimbingan dan pemberdayaan Orsos guna meningkatkan kemampuan dan kinerja orsos, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.


Tujuan

Meningkatnya peran dan kinerja Orsos sebagai mitra pemerintah dalam penanganan kesejahteraan sosial.


Sasaran

        1. Orsos-orsos/LSM yang melaksanakan UKS termasuk Orsos tingkat desa/kelurahan yang masih perlu pemberdayaan dengan prioritas Orsos yang menyelenggarakan panti, melaksanakan uji coba bantuan kesejahteraan sosial pemerintah (BKSP) dan ASKESOS serta Orsos/LSM-UKS di lokasi-lokasi rawan; dan kantong kemiskinan.

        2. Orsos koordinatif (DNIKS, BK3S dan K3S).

        3. Orsos luar negeri mitra kerja pemerintah.


Komponen Kegiatan

        1. Pemutakhiran data; standarisasi, sertifikasi.

        2. Peningkatan kemampuan manajemen, organisasi sosial

        3. Bantuan sarana pelayanan organisasi sosial

        4. Bantuan pengembangan usaha ekonomis produktif

        5. Bantuan rehabilitasi panti masyarakat

        6. Peningkatan kapasitas orsos koordinatif

        7. Pengembangan jaringan kemitraan orsos

        8. Pemberian Penghargaan Orsos Berprestasi


Strategi

        1. Meningkatkan kemandirian dan memberikan ”reward” sebagai motivasi kemandirian.

        2. Menajamkan sasaran prioritas.

        3. Keterpaduan dengan program operasional kesejahteraan sosial lainnya, untuk memacu kinerja orsos.


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya jumlah Orsos yang diberdayakan.

        2. Meningkatnya jumlah orsos yang ”mandiri”.

        3. Meningkatnya jumlah orsos yang terjangkau pemberdayaan.

        4. Meningkatnya Orsos yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

        5. Meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial/klien yang mendapatkan pelayanan orsos.

      1. Kemitraan Organisasi Profesi Usaha Kesejahteraan Sosial

Organisasi profesi pekerjaan sosial adalah perkumpulan yang dibentuk orang-orang yang berlatar belakang profesi pekerjaan sosial seperti Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) maupun Ikatan Pendidikan Pekerja Sosial Indonesia (IPPSI).

Tujuan

Terwujudnya organisasi profesi pekerjaan sosial yang mampu berperan sebagai mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan berkembangnya pekerjaan sosial sebagai profesi dasar pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.


Sasaran

        1. Lembaga pendidikan pekerjaan sosial

        2. Organisasi profesi pekerja sosial


Komponen Kegiatan:

        1. Sosialisasi dan publikasi hasil praktek pekerjaan sosial

        2. Pengkajian kelembagaan organisasi profesi pekerjaan sosial

        3. Perizinan praktek pekerjaan sosial

        4. Sertivikasi pekerjaan sosial


Strategi

        1. Optimalisasi peran dan fungsi Organisasi Profesi Pekerjaan Sosial dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial

        2. Pemantapan Organisasi Profesi Pekerjaan Sosial

        3. Sosialisasi tentang kebijakan dan program

        4. Pengembangan jaringan kerja

Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya peranserta organisasi profesi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

        2. Terwujudnya kemitraan antara Pemerintah dan organisasi profesi pekerjaan sosial serta lembaga pendidikan pekerjaan sosial .


      1. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)


TKSM adalah warga masyarakat yang peduli, memiliki wawasan dan komitmen di bidang kesejahteraan sosial, telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial dan aktif melakukan UKS di lingkungannya. TKSM meliputi; Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pimpinan Kesejahteraan Sosial (WPKS) dan Petugas Lembaga Pelayanan Sosial (PLPS). Tercatat PSM yang masih aktif 271.539 orang dari jumlah seluruhnya 380.000 orang, WPKS 113.351 orang.

TKSM semakin penting perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berbasis masyarakat terutama di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal dan memelihara ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial.


Tujuan

Meningkatnya jumlah, semangat pengabdian, kemampuan, peran aktif dan persebaran, serta semangat pengabdian TKSM.


Sasaran

Pekerja Sosial Masyarakat, Wanita Pimpinan Kesejahteraan Sosial, Petugas Lembaga Pelayanan Sosial; ; dengan target 32.412 TKSM.


Komponen Kegiatan

        1. Pemutakhiran data, standarisasi dan sertifikasi

        2. Peningkatan kemampuan manajemen dan kemampuan teknis operasional TKSM.

        3. Pengembangan Forum Konsultasi TKSM.

        4. Peningkatan kualitas Kelembagaan TKSM.

        5. Pemberian penghargaan/apresiasi terhadap TKSM yang berprestasi.


Strategi

        1. Pekerja Sosial Masyarakat, Wanita Pimpinan Kesejahteraan Sosial, Petugas Lembaga Pelayanan Sosial.

        2. Meningkatkan kemampuan TKSM melalui pendidikan dan pelatihan.

        3. Keterpaduan program pemberdayaan TKSM dengan unsur-unsur operasional UKS untuk memperluas lingkup operasional TKSM.


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya jumlah TKSM yang diberdayakan.

        2. Meningkatnya TKSM yang aktif melaksanakan UKS

        3. Meningkatnya jumlah TKSM yang terjangkau pemberdayaan


      1. Pemberdayaan Karang Taruna

Karang Taruna tercatat 64.916, tersebar diseluruh provinsi, merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di Desa/Kelurahan, yang pada dasarnya merupakan sumber dan potensi kessos yang dapat didayagunakan secara optimal. Klasifikasi Karang Taruna adalah tumbuh, berkembang, maju dan percontohan. Kondisi dan aktivitas Karang Taruna sangat bervariasi sesuai dengan kondisi wilayah, permasalahan yang dihadapi serta kemampuan Karang taruna yang bersangkutan.

Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan untuk mendukung peran aktif generasi muda dalam pencegahan dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.


Tujuan

Meningkatnya kemampuan dan peran aktif Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan di tingkat desa/kelurahan dalam usaha kesejahteraan sosial.


Sasaran

Karang Taruna pada umumnya dengan prioritas mulai dari klasifikasi tumbuh, berkembang, maju dan percontohan, dengan target pemberdayaan sebanyak 17.262 KT


Komponen Kegiatan

        1. Pemutakhiran data, akreditasi dan sertifikasi

        2. Peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna

        3. Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial

        4. Peningkatan Usaha Ekonomis Produktif

        5. Peningkatan kemitraan dan jaringan kerja Karang Taruna

        6. Pemantapan peran Kades/Lurah/Tokoh masyarakat dalam pemberdayaan Karang Taruna

        7. Pembinaan penghargaan kepada Karang Taruna Berprestasi.

        8. Studi Karya Bakti Karang Taruna (SKBKT)

        9. Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT)


Strategi

        1. Optimalisasi peran dan fungsi KT dalam usaha kesejahteraan sosial

        2. Memperjelas sasaran prioritas pemberdayaan generasi muda.

        3. Pengembangan jaringan kerja dan kemitraan antar Karang taruna dengan instansi terkait termasuk masyarakat serta antar LSM Pemuda, dan dunia usaha untuk mempercepat kemandirian.


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya jumlah KT yang diberdayakan.

        2. Meningkatnya jumlah Karang Taruna yang terjangkau pemberdayaan.

        3. Meningkatnya kualitas Karang Taruna.

        4. Meningkanya jumlah Karang Taruna yang aktif melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.


      1. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasiskan Masyarakat (WKSBM)


Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem jaringan kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Wahana ini berupa jejaring kerja lembaga sosial lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan masyarakat, untuk menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

WKSBM merupakan potensi yang strategis untuk dikembangkan dalam menangani permasalahan sosial. jumlah desa/Kelurahan di Indonesia, kurang lebih 65.000 desa dan di setiap desa/kelurahan dapat dibangun jejaring kerja diantara lembaga-lembaga sosial setempat.

Tujuan

        1. Menguatnya jaringan kerjasama antar kelompok lokal dalam usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

        2. Tumbuh dan meningkatnya peran masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.

        3. Tercegah dan tertanganinya masalah-masalah sosial melalui pendayagunaan potensi dan sumber sosial setempat secara melembaga dan berkelanjutan.


Sasaran

        1. Interaksi antar potensi dan sumber sosial ditingkat lokal, berupa kelompok masyarakat atau kelembagaan sosial lokal di akar rumput di wilayah Desa/Kelurahan/Pedukuhan (baik yang bersifat alamiah, tradisional maupun kelembagaan sosial).

        2. Berbagai jaringan kerjasama dan kemitraan yang memberikan daya dukung baik pada skala lokal, regional maupun nasional.


Komponen Kegiatan

        1. Identifikasi dan pengembangan jaringan informasi.

        2. Penyusunan pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan standarisasi.

        3. Sosialisasi WKSBM.

        4. Penumbuhan, pemantapan dan pengembangan jejaring kerja.

        5. Pengembangan program WKSBM


Strategi

        1. Identifikasi dan inventarisasi berbagai bentuk atau model jaringan kerjasama spesifik yang ada dan hidup di lingkungan masyarakat lokal.

        2. Intensitas pelembagaan UKS yang mengandung makna, sistem kerjasama dalam penanganan masalah sosial yang berkelanjutan.

        3. Keterpaduan program WKSBM dengan program-program yang bernuansa pemberdayaan pelaku UKS di tingkat desa/kelurahan dan program penyuluhan sosial.

        4. Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal.




Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya jumlah WKSBM yang memperoleh akses terhadap program pemberdayaan.

        2. Terlaksananya pengembangan WKSBM.

        3. Terhimpunnya data WKSBM (jaringan kerja) yang sudah berjalan.

        4. Tersedianya model pengembangan WKSBM.


      1. Kerjasama Lintas sektor dan Dunia Usaha

Manajemen pembangunan/program kesejahteraan sosial dewasa ini makin difokuskan pada kemampuan mengatur, menggerakkan, mengarahkan serta memperluas kerjasama koordinatif dan kolaboratif lintas sektor dan dengan dunia usaha. Semakin luas kerjasama dibangun dan dikembangkan, maka semakin berkembang pula peluang meningkatkan jangkauan dan kualitas pembangunan/ program kesejahteraan sosial.

Sementara peran pemerintah makin memberat pada pelaksanaan oleh masyarakat, yang secara bertahap diharapkan makin sinergi dengan peran yang dilakukan terhadap pemerintah dan dunia usaha.


Tujuan

Menguatnya kegiatan lintas sektor dan tanggung jawab sosial dunia usaha di dalam mendukung pelaksanaan UKS secara berkelanjutan berbasiskan kemitraan dan kerjasama.


Sasaran

        1. Kalangan dunia usaha baik di daerah maupun pusat

        2. Bagian unsur lintas sektor ditingkat daerah maupun pusat

        3. Pelaku-pelaku masyarakat (Orsos/LSM-UKS dll) yang potensial bekerjasama dengan dunia usaha dalam pelaksanaan UKS.


Komponen Kegiatan

        1. Pendataan dan pemetaan sosial dunia usaha yang potensial berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial

        2. Pemantapan konsep/model kerjasama lintas sektor dan dunia usaha sesuai batas kewenangan Departemen Sosial

        3. Penyusunan bahan kebijakan di bidang kerjasama lintas sektor maupun dunia usaha

        4. Sosialisasi kerjasama lintas sektor dan dunia usaha

        5. Standarisasi, sertifikasi/lisensi dan akreditasi

        6. Fasilitasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lintas sektor dan dunia usaha dengan pelaku-pelaku UKS masyarakat

        7. Pengembangan jaringan kemitraan


Strategi

        1. Memperkuat komitmen lintas sektor dan dunia usaha melalui sosialisasi prinsip-prinsip kemitraan.

        2. Pemberdayaan, pengembangan dan perluasan kerjasama serta kolaborasi antar sektor dan dunia usaha beserta jaringannya (stakeholder).

        3. Memperkuat mekanisme pelembagaan kerjasama terutama semangat deregulasi dan debirokratisasi yang memudahkan pelaksanaan program.


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya kerjasama lintas sektor dan usaha dalam usaha kesejahteraan sosial.

        2. Tersedianya data dan informasi mengenai Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang diselenggarakan/atas kerjasama dengan dunia usaha.

        3. Tersusunnya profil kegiatan UKS yang dapat dilakukan dunia usaha

        4. Tersusunnya standarisasi kegiatan UKS di lingkungan dunia usaha.


    1. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial


Tujuan

Meningkatkan kualitas penyuluhan sosial sebagai gerak dasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui promosi dan publisitas secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan kualitas penyuluhan sosial mencakup pada unsur-unsur pengembangan materi, bentuk dan teknik penyuluhan sosial, manajemen pelaksanaan penyuluhan sosial, jaringan lintas fungsi antar unit, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyuluhan sosial, peningkatan kemampuan tenaga penyuluh ahli dan penyuluh lapangan.



Sasaran

Meningkatnya penyuluhan kesejahteraan sosial yang meliputi: (1) sasaran utama ditujukan kepada PMKS, (2) sasaran penentu ditujukan kepada pembuat kebijakan, (3) sasaran pelaksana ditujukan kepada dunia usaha, LSM, Orsos, dan lainnya, (4) sasaran pendukung ditujukan kepada kelompok pemerhati UKS.


Komponen Kegiatan

Melalui media, penyuluhan sosial keliling, penyuluhan sosial perbatasan dan gugus pulau, penyuluhan sosial daerah rawan dan pasca konflik, pameran pembangunan, dan lain-lain



Strategi

      1. Pendekatan khalayak sasaran

      2. Pemanfaatan media untuk membangun wawasan kesejahteraan sosial

      3. Pemberdayaan khalayak sasaran untuk memasarkan program investasi sosial bagi dunia usaha


Indikator

      1. Tersampaikannya pesan-pesan secara efektif kepada masyarakat

      2. Tersedianya tenaga penyuluh yang terampil diberbagai daerah

      3. Tersedianya peralatan penyuluhan yang memenuhi standard teknologi terbaru

      4. Tersedianya kendaraan yang dapat menunjang operasional penyuluhan

      5. Terwujudnya program lintas fungsi dalam pelaksanaan penyuluhan


    1. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial


      1. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam


Fenomena alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor dan tsunami telah menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat. Disamping itu, sebaran penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang berpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Semakin terbatasnya lahan pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan, yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.


Tujuan

Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewapadaan serta peran serta aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana alam sekaligus menghindarkan dan/atau meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan bencana alam.

Sasaran

Perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat korban bencana alam terutama yang berada dalam kondisi rawan dan rentan bahkan tidak mampu.


Komponen Kegiatan

        1. Pra Bencana Alam, meliputi kegiatan Preventif, Mitigasi dan Kesiapsiagaan. Preventif (pencegahan) merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada upaya penyebarluasan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang berdampak untuk meniadakan atau mengurangi resiko bencana alam. Mitigasi (penjinakan) merupakan kegiatan yang lebih menitikberatkan pada upaya secara fisik untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana alam. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan untuk menyiapkan kualitas dan kuantitas bantuan fisik dan non fisik termasuk jaringan informasi dan komunikasi serta personel penanggulangan bencana alam, baik aparat pemerintah dan unsur masyarakat tingkat pusat dan daerah.

        2. Saat Bencana Alam, kegiatan yang dilaksanakan yaitu tanggap darurat yang menitikberatkan pada upaya pengerahan seluruh potensi penanggulangan bencana alam guna mencari, menolong dan menyelamatkan korban bencana alam serta memberikan pelayanan bantuan darurat secara cepat, tepat dan terkoordinasi.

        3. Pasca Bencana Alam, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi korban bencana alam. Rehabilitasi korban bencana alam menitikberatkan pada upaya untuk pemenuhan kebutuhan fisik (seperti tempat tinggal). Adapun resosialisasi dan rujukan menitikberatkan pada upaya untuk pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana alam (KBA). Kondisi kehidupan korban seperti atau lebih baik dari pada sebelum bencana alam.

Strategi


Stategi untuk mencapai tujuan yaitu melalui pemberdayaan keluarga korban bencana alam, optimalisasi sumber lokal, kemitraan dan kerjasama dengan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, RAPI, dunia usaha, instansi terkait, peningkatan kapasitas pelayanan (evakuasi KIT), penyediaan sarana dan prasarana komunikasi penanggulangan bencana, desentralisasi pelaksanaan program serta integrasi pelayanan dalam penanggulangan bencana alam secara terpadu.


Indikator kinerja


        1. Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal korban bencana alam berupa sandang, pangan dan lauk-pauk masa tanggap darurat.

        2. Meningkatnya taraf kesejahteraan korban bencana alam melalui bantuan ekonomis produktif.

        3. Terlaksananya gotong royong korban bencana alam dan masyarakat untuk memanfaatkan bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR).

        4. Meningkatnya kepedulian masyarakat ikut serta berperan dalam penanggulangan bencana alam.

        5. Terciptanya kesadaran korban bencana alam memanfaatkan bantuan modal usaha berupa Usaha Ekonomi Produktif untuk berusaha.

        6. Terpenuhinya standar pelayanan penanggulangan bencana berupa peralatan bencana alam di setiap propinsi, kabupaten/kota.

        7. Tersedianya data peta dan visual daerah rawan bencana alam.


      1. Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial


Bencana Sosial yang disebabkan oleh ulah manusia (man made disaster) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskrisminasi, ketidak adilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari kelompok masyarakat. Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi, maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh.



Tujuan

Terwujudnya pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.


Sasaran

Perorangan, keluarga, masyarakat, LSM, NGO, dunia usaha media informasi dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana sosial.


Komponen kegiatan

        1. Penyelamatan dan Pemulihan Korban Bencana Sosial, dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan kembali kondisi fisik, psikososial dan ekonomi para korban bencana sosial.

        2. Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial, melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar minimal para korban bencana sosial dan bantuan usaha ekonomi produktif.

        3. Peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, melalui kegiatan peningkatan kemampuan dalam mengelola dan mendayagunakan sumberdaya, perbedaan kepentingan dan konflik sosial antar kelompok masyarakat.

        4. Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik Penanggulangan Bencana Sosial, untuk menetapkan, mengamandemen, memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis dan pedoman bagi penyelenggaraan bantuan sosial korban bencana sosial.


Strategi

Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional, sistematik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses penanganannya mencakup “hulu masalah” berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, disamping “hilir masalah” berupa rekonsiliasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya




Indikator Kinerja.

        1. Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal para korban bencana sosial dan terwujudnya peningkatan kemampuan korban bencana sosial dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

        2. Terselamatkan dan terpulihkannya kondisi fisik, psikososial dan ekonomi korban bencana sosial.

        3. Adanya kepedulian masyarakat terhadap upaya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.


      1. Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan


Fenomena sosial tindak kekerasan dapat dialami oleh siapa saja, dapat dilakukan siapa saja, dimana saja, kapan saja selama masih ada kesempatan tanpa membedakan jenis kelamin, usia, jenis kekerasan, motivasi terjadi kekerasan, tempat dan waktu terjadinya tindak kekerasan. Sementara pada sisi yang lain, tindak kekerasan merupakan permasalahan sosial yang sangat spesifik karena menimbulkan dampak trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korban sehingga sangat menuntut perhatian semua pihak dalam pelaksanaan penanganannya, baik dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, para akademisi dan profesional, organisasi sosial dan lembaga sosial masyarakat termasuk menggalang partisipasi aktif masyarakat baik melalui penanganan yang berbasis kelembagaan maupun berbasis masyarakat guna peningkatan fungsi sosial korban tindak kekerasan.


Tujuan

        1. Pulihnya kembali harga diri, percaya diri, kemauan dan kemampuan korban tindak kekerasan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

        2. Tumbuhnya kesadaran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan.


Sasaran

Anak, perempuan dan lanjut usia yang terkena korban tindak kekerasan.


Komponen Kegiatan

        1. Pengembangan Sistem Informasi dan Advokasi KTK,

        2. Perlindungan Sosial KTK, (emergency case) untuk penyelamatan bagi korban tindak kekerasan dalam pola penanganan tanggap darurat

        3. Rehabilitasi Psikososial KTK, terhadap korban tindak kekerasan dalam rangka pemulihan kondisi psikososial

        4. Resosialisasi dan rujukan KTK, untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki korban guna meningkatkan kemandirian secara psikologis dan ekonomi.


Strategi

        1. Melakukan pemetaan sosial bagi korban tindak kekerasan untuk mendapatkan data yang valid tentang populasi, problematika, sumber dalam rangka perumusan kebijakan.

        2. Penyuluhan sosial bagi korban tindak kekerasan yang bermasalah tentang potensi sumber dalam penanganan KTK melalui sistem informasi.

        3. Pengembangan jejaring kerja penanganan korban tindak kekerasan.

        4. Evakuasi, penyelamatan dan pemulihan sosial digunakan dalam menghindari meluasnya permasalahan baru bagi KTK dalam upaya memulihkan kondisi fisik dan psikologinya di tempat penampungan.

        5. Pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan individu KTK dan pihak pengelola kegiatan termasuk unsur masyarakat dalam mengembangkan potensi KTK dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

        6. Pendampingan sosial sebagai wujud perlindungan dan pembelaan bagi KTK dan keluarganya.

        7. Penyembuhan dan pemulihan merupakan suatu proses rehabilitasi dalam rangka pemulihan psikologis dan sosial klien beserta keluarganya yang dinyatakan telah bebas dari permasalahan yang dihadapi namun masih memerlukan penanganan lanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian klien beserta keluarganya.

        8. Pengembangan sistem rujukan sebagai upaya penanggulangan permasalahan tindak kekerasan yang menekankan pada kepedulian, kesadaran, kebersamaan dan pemanfaatan antara pihak-pihak yang terkait dalam rangka memberikan bantuan sosial bagi klien dan keluarganya.





Indikator Kinerja

        1. Pulihnya fungsi sosial KTK setelah mendapatkan pelayanan bantuan sosial KTK.

        2. Terciptanya kesadaran keluarga dan lingkungan sosial untuk menerima kehadiran kembali KTK setelah mendapatkan penanganan bantuan sosial KTK.

        3. Meningkatnya peranan Lembaga Panti Sosial, Pusat Trauma dalam penanganan KTK.

      1. Bantuan Sosial Pekerja Migran

Permasalahan krusial yang dialami secara langsung pekerja migran mulai dari persoalan individu, keluarga, kelompok, masyarakat hingga permasalahan yang bersifat kenegaraan. Permasalahan tersebut terkait dengan kondisi pekerja migran saat sebelum berangkat, selama bekerja dan setelah kembali ketempat asal. Penanganan pekerja migran bermasalah memerlukan dukungan berupa perlindungan dan informasi untuk mencapai hak-hak sosial, ekonomi dan politik. Perlindungan bagi pekerja migran bermasalah memerlukan perhatian secara serius mulai dari tingkat kebijakan dan regulasi dalam penanganan pekerja migran secara terpadu.

Tujuan

Pulihnya kembali harga diri, percaya diri, kemauan dan kemampuan pekerja migran bermasalah serta tumbuh kesadaran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam penanganan pekerja bermasalah.


Sasaran

Pekerja migran bermasalah, keluarga, kelompok, masyarakat, LSM / Orsos, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi, instansi pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan penanganan pekerja migran bermasalah.


Komponen Kegiatan

        1. Pengembangan sistim informasi dan advokasi pekerja migran, untuk menyebarluaskan informasi kebijakan dan program sekaligus menumbuhkan kesadaran dan persepsi serta tindakan yang mendukung perlindungan pekerja migran bermasalah.

        2. Perlindungan sosial pekerja migran, untuk memberikan perlindungan sosial awal / emergency case bagi penyelamatan pekerja migran.

        3. Rehabilitasi psikososial pekerja migran, yang mengalami trauma psikososial dalam rangka pemulihan fungsi sosialnya.

        4. Pemberdayaan dan rujukan pekerja migran, untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki pekerja migran guna tercapainya kemandirian secara psikologis dan ekonomi.


Strategi

        1. Pengembangan Pusat dan Informasi Pekerja Migran.

        2. Penyuluhan sosial untuk menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban pekerja migran, keluarganya dan lingkungan sosial masyarakat tentang hakekat program pekerja migran.

        3. Pengembangan jejaring kerja penanganan pekerja migran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pekerja migran secara menyeluruh.

        4. Evakuasi, penyelamatan dan pemulihan sosial bagi pekerja migran yang bermasalah.

        5. Rujukan untuk pengalihan pekerja migran dari pemulihan dan penyembuhan kearah pemberdayaan merupakan program lanjutan dalam bentuk pelayanan bantuan sosial pekerja migran yang tidak diperoleh pada Rumah Perlindungan dan Pusat Trauma.

        6. Pendampingan sosial bagi pekerja migran bermasalah merupakan bentuk perlindungan sosial dan pembelaan bagi pekerja migran bermasalah dan keluarganya.

        7. Pemberdayaan sosial bagi pekerja migran bermasalah dalam rangka meningkatkan kemampuan individu pekerja migran dan pihak pengelola kegiatan termasuk unsur masyarakat upaya mengembangkan potensi pekerja migran didalam berinteraksi sosial.


Indikator Kinerja

        1. Pulihnya fungsi sosial pekerja migran bermasalah setelah mendapatkan penanganan melalui program pekerja migran.

        2. Terciptanya kesadaran calon pekerja migran, pekerja migran, keluarganya dan lingkungan sosial akan hak-hak dan kewajiban dalam program pekerja migran.

        3. Meningkatnya peranan lembaga Panti Sosial, Pusat Trauma dan masyarakat dalam penanganan pekerja migran.


      1. Jaminan Kesejahteraan Sosial


Jaminan Kesejahteraan Sosial dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan marginal yang dilaksanakan melalui kegiatan Asurasi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP).


Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS), merupakan sistem asuransi sosial untuk memberikan perlindungan/pertanggungan bagi masyarakat marginal atau pekerja mandiri pada sektor informal terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama meninggal dunia, menderita sakit atau mengalami kecelakaan. Program ini menjadi strategis karena selama ini belum ada program pemeliharaan penghasilan (income maintenance) yang berskala nasional bagi masyarakat miskin atau marginal. Dalam pelaksanaannya program jaminan sosial ini bermitra dengan Orsos/Yayasan/Lembaga yang telah dibina oleh Departemen Sosial sebagai pengelolaan atau pelaksana ASKESOS dengan membentuk Tim Pengelola ASKESOS.


Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen merupakan usaha perlindungan dan jaminan penghidupan bagi warga yang karena kondisinya tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan berkesinambungan dari luar dirinya dan tidak didasarkan konstribusi yang bersangkutan. Pelaksanaan BKSP berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang lemah.


Tujuan

        1. Meningkatnya upaya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan marginal.

        2. Terbentuknya kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan jaminan sosial.





Sasaran

PMKS non potensial, masyarakat rentan dan marginal, kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah serta seluruh komponen yang berkaitan langsung dengan program jaminan kesejahteraan sosial dan asuransi kesejahteraan sosial.


Komponen Kegiatan

        1. Asuransi Kesejahteraaan Sosial (ASKESOS), untuk melindungi masyarakat marginal atau pekerja mandiri dalam sektor informal dari sejumlah resiko alamiah dan sosial seperti hari tua, meninggal dunia dan sakit atau kecelakaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup peserta bersama dengan anggota keluarganya.


        1. Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP), untuk memberikan perlindungan dan jaminan penghidupan bagi warga yang karena kondisinya tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan berkesinambungan dari luar dirinya dan tidak didasarkan konstribusi yang bersangkutan.


        1. Pengembangan Sistem Nasional Jaminan Sosial, untuk mengkaji dan menata Sistem Nasional Jaminan Sosial yang efektif.

        2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Jaminan Sosial, untuk mendayagunakan organisasi sosial atau lembaga kesejahteraan sosial, inisiatif lokal dan pelayanan jaminan sosial lainnya.

        3. Pengembangan Jaringan Kerja Jaminan Sosial, dalam rangka menumbuhkan jalinan kerja sama yang setara antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perorangan/praktisi kelompok, organisasi, dunia usaha yang memiliki komitmen untuk bekerjasama saling mendukung, sehingga program dan kegiatan Jaminan Sosial dapat mencapai tujuan yang diharapkan.


Strategi


        1. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak masyarakat rentan atau pekerja mandiri pada sektor informal untuk mendapat akses pelayanan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

        2. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial non potensial untuk mendapat akses pelayanan peningkatan kebutuhan dasar hidup dan kesejahteraan sosial.

        3. Penguatan kelembagaan pelaksana baik skala nasional, daerah maupun lokal.

        4. Penetapan sistem pendanaan bagi kelangsungan ASKESOS dan BKSP.

        5. Penguatan kapasitas`SDM, yang mengandung makna peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku program pembangunan kesejahteraan sosial.

        6. Menyiapkan dan membuat bahan/ materi penyusunan peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial.

        7. Pengembangan kemitraan sosial yang dapat menumbuh kembangkan antara pihak-pihak yang bermitra dalam penyelenggaraan jaminan sosial.


Indikator Kinerja

        1. Terlindungi dan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial (kebutuhan dasar hidup) serta meningkatnya rasa tanggung jawab masyarakat marginal atau pekerja mandiri pada sektor informal melalui kegiatan ASKESOS.

        2. Terlindungi dan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial (kebutuhan dasar hidup) PMKS non potensial (lanjut usia, cacat ganda, psikotik dan eks penyakit kronis) melalui kegiatan BKSP.

        3. Terbentuknya Lembaga Pelaksana Jaminan Sosial yang dapat mengelola kegiatan ASKESOS dan BKSP.

        4. Tersusunnya bahan materi peraturan perundang-undangan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan kurang mampu.

        5. Tersedianya sumber daya manusia dan lembaga pelaksana jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan kurang mampu diseluruh Indonesia.


      1. Pendayagunaan Sumber Dana Sosial

Hakikat usaha kesejahteraan sosial sebagai fungsi dan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat, diwujudkan antara lain melalui peran dan kontribusi masyarakat termasuk dunia usaha melalui penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang guna mendukung usaha kesejahteraan sosial.


Sasaran

        1. Perorangan dan masyarakat yang peduli terhadap penyediaan sumber dana sosial.

        2. Dunia usaha/badan-badan usaha, badan-badan sosial dan organisasi kemasyarakatan termasuk kepanitiaan.


Komponen Kegiatan

        1. Penyuluhan dan bimbingan/sosialisasi

        2. Pemberian izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang

        3. Pengembangan dan pemantapan petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

        4. Koordinasi dengan penyelenggara pengumpulan sumbangan dan instansi terkait.

        5. Pemberian penghargaan kepada penyelenggara undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.


Strategi

        1. Intensitas sosialisasi ketentuan peraturan perundangan di bidang pengumpulan sumbangan sosial

        2. Penertiban penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial

        3. Optimalisasi pendayagunaan sumbangan sosial.


Indikator Kinerja

        1. Meningkatnya pengelolaan dana sosial

        2. Meningkatnya jumlah Orsos/Lembaga/Badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan sosial (UGB dan PUB).

        3. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat.

        4. Meningkatnya dana UKS dan PNBP yang terhimpun.








BAB V


PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM KESOS


Renstra yang dirumuskan mulai dari perhitungan terhadap kondisi aktual, issue strategis evaluasi pelaksanaan program periode yang lalu, yang berujung pada arah, visi, misi, kebijaksanaan, strategi dan program 5 tahun berjalan, akan sia-sia apabila rambu-rambu pengelolaan program tidak ditegakkan, difahami dan dilaksanakan. Koridor yang berupa ketentuan perundang-undangan sudah memadai, mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; yang seharusnya menjadi acuan pengelolaan program. Perencanaan lebih tajam dan realistik; pelaksanaan tepat dan akuntabel; pengawasan tertib dan konstruktif.


  1. PERENCANAAN


Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan peran masyarakat (orang perorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perpaduan perencanaan yang :

        1. Partisipatif;

        2. Dari atas (top-down)

        3. Dari bawah (bottom-up)

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan kesejahteraan sosial. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistik sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; pada tingkat Kementerian/Departemen Sosial, segera :

    1. Disusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMN 2004-2009;

    2. Menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (pusat) RKP dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga /RKA-KL;

    3. Perumusan perencanaan harus mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang kesejahteraan sosial;

    4. Merumuskan Jabaran Rencana Program Tahunan secara lebih “Realistik Integratif” : sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Nasional dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;

    5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program kesejahteraan sosial jelas dan terjaga.

    6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat dengan Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya Muatan dan menyerap aspirasi; perhatian untuk jajaran Legislatif;

    7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan pusat-daerah- masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan “Roling – Plan”.

Sementara untuk Daerah, dalam hal ini Instansi yang membidangi Kesejahteraan Sosial, dengan tetap mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 yaitu :

  1. Merumuskan (RKPD) Badan Kesos yang akan dirumuskan di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;

  2. Menindaklanjuti dengan Perumusan Bahan Rencana SKPD (RKA-SKPD)/Rencana Tahunan Daerah. Bahan ini merupakan Rencana Program Kesos Daerah yang utuh dengan acuan RKP dan RKA-KL (Departemen Sosial) serta RKPD dan RKA-SKPD daerah yang bersangkutan, yang sekaligus menjadi Bahan Konsultasi dengan Depsos untuk Program/Kegiatan yang diharapkan didukung APBN.

  3. Program/Kegiatan yang didanai APBN (Dekonsentrasi) dituangkan di dalam DIPA Daerah.

  4. Penyelarasan Rencana Program dengan pendekatan pekerjaan sosial dan standar pelayanan (kesejahteraan) sosial minimal, baik untuk program yang dibiayai APBN maupun APBD.

  5. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :

  6. Membuka dan mengintensifkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi di dalam perencanaan program, sehingga keselarasan dan optimalisasi dukungan APBN dan APBD tercapai.



B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program/kegiatan sebagaimana tersebut pada Bab IV yang untuk setiap tahun dijabarkan didalam RKA-KL dan produk finalnya berupa DIPA Pusat dan Daerah, dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Perlu diingat bahwa dengan berjalannya Otonomi Daerah segala ketentuan yang berkenaan dengan hubungan Pusat-Daerah di dalam pelaksanaan program-program pembangunan harus diikuti secara konsekuen.

Pelaksanaan Program/Kegiatan perlu memperhatikan :

  1. Matrik Program

          1. Pemahaman muatan setiap jenis program/kegiatan agar tujuan, sasaran program, tahapan pelaksanaan tepat sebagaimana yang direncanakan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menjadi pedoman tercapainya tujuan. Indikator kinerja ini harus dapat mengindikasikan hasil kuantitatif dan kualitataif;

          2. Nuansa pekerjaan sosial pada “Setiap” program/kegiatan, yang mengedepankan pendekatan awal, bimbingan, motivasi, pendampingan dan tindak lanjut, dikomplementasikan dengan pelatihan dan ekonomi produktif;

          3. Konsistensi kegiatan tahunan di dalam siklus lima tahunan untuk setiap jenis program;

          4. Konsistensi dan kesinambungan di dalam pelaksaaan program termasuk kegiatan pusat dengan kegiatan daerah, terutama untuk perencanaan, pendataan, pemetaan, penyuluhan sosial, sosialisasi program, pemantauan, evaluasi pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.



  1. Koordinasi dan Mekanisme Pelaksanaan

          1. Siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban yang merupakan proses yang memperkuat berjalannya pembangunan kesejahteraan sosial berkelanjutan;

          2. Program/kegiatan yang dilaksanakan dipusat dan daerah, baik oleh jajaran pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha, yang didukung oleh dana APBN, APBD, dan sumber lainnya pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan program kesejahteraan sosial. Semua potensi dan sumber harus didayagunakan, oleh karena itu komunikasi, informasi, kerjasama dan koordinasi perlu terus digalang untuk memacu peningkatan hasil dan manfaat program. Maka salah satu konsideran UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat terlaksana.

          3. Mekanisme, ketertiban dan akurasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan berlandaskan pemahaman atas arti pentingnya bagi kualitas dan kredibilitas pengelolaan program terutama bagi kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

          4. Pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang dilakukan terutama yang mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (untuk pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) serta aturan-aturan pelaksanaannya.

          5. Pemahaman bahwa secara bertahap kewenangan pusat dan daerah harus secara konkrit diwujudkan di dalam bentuk pelaksanaan kewenangan-kewenangan secara tertib dan proporsional.



C. PENGAWASAN

Pengawasan sebagai salah satu bagian harus dipahami sebagaimana perencanaan dan pelaksanaan sehingga manfaatnya bagi pengelolaan program atau kegiatan yang sedang berjalan dan yang datang lebih jelas. Beberapa hal berikut perlu diperhatikan yaitu :

a) Sistem dan pelaksanaan pengawasan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional dan pengawasan melekat sebagai bagian dan pengendalian internal, serta pengawasan eksternal yang meliputi pengawasan oleh lembaga konsitusional dan pengawasan masyarakat (publik);

b) Pengawasan internal merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong tercapainya ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, kehematan, efisien, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari prkatek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;

c) Pelaksanaan pengawasan akan lebih diprioritaskan pada bidang-bidang strategis, dan secara operasional difokuskan pada kegiatan yang dapat memberikan masukan yang lebih bermakna bagi pimpinan Departemen dalam rangka menyusun perencanaan dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan missi organisasi serta bagi pimpinan di daerah sesuai kewenangan yang dilimpahkan ke daerah.

d) Untuk mendapat hasil pengawasan yang optimal maka sasaran dan lingkup pengawasan perlu ditetapkan secara selektif berdasarkan kriteria yang tepat, dengan fokus pengawasan diarahkan pada program-program yang mempunyai kontribusi besar terhadap terwujudnya kesejahateraan sosial oleh dan untuk semua.

e) Dalam menyusun rencana pengawasan perlu dikembangkan sistem perencanaan, pengawasan terpadu, dalam rangka mencapai pengawasan secara sinergis, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

f) Pengawasan terutama ditujukan :

g. Pengawasan harus menghasilkan :

        1. Petunjuk sebagai dasar pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Menteri Sosial dan Pimpinan di daerah sesuai dengan proporsinya.

        2. Laporan yang bernuansa konstruktif dan bukan destruktif;

        3. Agar wasmas berkembang secara sehat dan positif yang mendorong makin bertumbuh dan meningkatnya tanggung jawab dan peran serta masyarakat; di mana aparatur pemerintah berkewajiban untuk selalu memberikan kesempatan agar masyarakat mampu dan mau melaksanakan wasmas dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kecilnya nilai informasi yang disampaikan wasmas selalu harus diperhatikan;

        4. Temuan-temuan pengawasan fungsional menjadi masukan bagi pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat dan juga merupakan indikator efektivitas pengawasan melekat.

      1. Pengawasan yang dilakukan hendaknya mengacu pada indikator kinerja sbb :

1) Internal :

2) Eksternal



BAB VI

PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2004-2009 merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis 2001-2004 yang telah dilaksanakan pada periode lalu. Sesuai dengan petunjuk Menteri Sosial RI sebagai penanggung jawab pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial, maka Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2004-2009, masih sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi kedepan. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (stake holders) baik Pemerintah, Dunia Usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan (beneficiaries/ customer) pembangunan kesejahteraan sosial.

Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2005–2009 disusun dengan memperhatikan PJM/PJP Bappenas, pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial sampai saat ini dan perkembangan terakhir termasuk dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks serta perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi.

Sebagai rencana strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang, rencana strategis pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2005 – 2009 diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial dan kondisi setempat yang unik dan spesifik.


Jakarta, 2005


A.N MENTERI SOSIAL RI.

Sekretaris Jenderal




H. R U C H A D I

NIP. 170004910

60

RENSTRA Depsos 2004 - 2009